NEWSTICKER

MK sebagai Sistem Check and Balance Pelaksanaan Demokrasi

Husni Thamrin Dosen tetap program pascasarjana Uniper dalam bidang keahlian hukum tata Negara serta dosen program pascasarjana ilmu hukum di berbagai unversitas lainnya.

06/6/2024 05:00

MK sebagai Sistem Check and Balance Pelaksanaan Demokrasi — Ilustrasi MI(Seno)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) lahir di Indonesia bermula dari diadopsinya ide adanya sebuah lembaga negara yang berfungsi sebagai peradilan konstitusi (constitutional court) dalam amendemen UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada 1999 sampai 2021.

Ide tersebut dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UU Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu komitmen untuk memperkuat demokrasi setelah berakhirnya rezim kepepimpinan Soeharto (Orde Baru).

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/mk-sebagai-sistem-check-and-balances-pelaksanaan-demokrasi

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Berita Lainnya

Banyak Mahasiswa Gugat UU TNI, MK: Tanda Anak Muda Peduli Hukum dan Demokrasi
23/6/2025 12:19
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Guntur Hamzah Ajak Penguatan Bangunan Hukum dan Demokrasi Indonesia
16/6/2025 19:27
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Guru Besar UGM: Demokrasi Tidak Berhenti dengan Pemilu
12/6/2025 07:27
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Rampai Nusantara: Hak Politik Jokowi Dilindungi Undang-Undang
11/6/2025 14:57
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Agenda Membangun Kualitas Demokrasi Indonesia
09/6/2025 11:28
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP Lirik Pemodal Besar Jadi Ketum, Pakar: Merusak Demokrasi Internal
30/5/2025 14:38
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Jangan Alergi Potensi PSU Pilkada Jilid II
07/5/2025 16:25
PSU Pilkada 2024 di sejumlah daerah berpotensi terjadi lagi. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima sejumlah permohonan sengketa hasil PSU Pilkada 2024 jilid I
UU MK Digugat, Minta Keterwakilan Hakim Konstitusi Perempuan 30%
24/4/2025 12:26
Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK tersebut tidak menentukan secara jelas mengenai jumlah komposisi hakim konstitusi perempuan dan laki-laki.
Empat Mahasiswi Uji Keterwakilan Hakim Konstitusi Perempuan, Minta Kuota 30%
19/3/2025 11:24
EMPAT mahasiswi FH UII menggugat Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang pengangkatan/pengisian hakim konstitusi karena tidak mengatur kuota perempuan.
MK Pastikan Semua Putusan Sidang Gugatan Pilkada Selesai pada 24 Februari
04/2/2025 18:52
Usai sidang dismissal perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP-kada), MK akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan terhadap tahap pembuktian perkara. Rencana putusan selesai 24 Februari
MKMKTindak Lanjuti Laporan Pelanggaran Etik 9 Hakim Konstitusi Terkait Sengketa Pilkada
22/1/2025 13:16
MKMK akan segera menindak lanjuti laporan atas dugaan pelanggaran etik sembilan hakim konstitusi dalam proses persidangan sengketa pilkada
Hakim Saldi Isra Tegur Kuasa Hukum yang tak Paham Wewenang MK
21/1/2025 13:55
Adetia Sulius Putra meminta kepada MK untuk memaknai dirinya sendiri sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara