MK sebagai Sistem Check and Balance Pelaksanaan Demokrasi

Pakar Hukum Tata Negara Soroti Wacana Pembentukan PPHN

PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.

Politik Jalan Tengah

Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.

Puan Singung Negara Konoha, Indonesia Gelap, dan Bendera One Piece di Sidang Tahunan MPR

KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR 

Demokrasi Indonesia Mengarah ke Otoritarianisme

GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme

Pengibaran Bendera One Piece Bagian dari Partisipasi Politik Masyarakat

Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah

Usulan Gubernur Dipilih Pusat, Gerindra: Kita Komit Demokrasi

SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.

Jangan Alergi Potensi PSU Pilkada Jilid II

PSU Pilkada 2024 di sejumlah daerah berpotensi terjadi lagi. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima sejumlah permohonan sengketa hasil PSU Pilkada 2024 jilid I

UU MK Digugat, Minta Keterwakilan Hakim Konstitusi Perempuan 30%

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK tersebut tidak menentukan secara jelas mengenai jumlah komposisi hakim konstitusi perempuan dan laki-laki.

Empat Mahasiswi Uji Keterwakilan Hakim Konstitusi Perempuan, Minta Kuota 30%

EMPAT mahasiswi FH UII menggugat Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang pengangkatan/pengisian hakim konstitusi karena tidak mengatur kuota perempuan. 

MK Pastikan Semua Putusan Sidang Gugatan Pilkada Selesai pada 24 Februari

Usai sidang dismissal perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP-kada), MK akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan terhadap tahap pembuktian perkara. Rencana putusan selesai 24 Februari

MKMKTindak Lanjuti Laporan Pelanggaran Etik 9 Hakim Konstitusi Terkait Sengketa Pilkada

MKMK akan segera menindak lanjuti laporan atas dugaan pelanggaran etik sembilan hakim konstitusi dalam proses persidangan sengketa pilkada

Hakim Saldi Isra Tegur Kuasa Hukum yang tak Paham Wewenang MK

Adetia Sulius Putra meminta kepada MK untuk memaknai dirinya sendiri sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara 

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia