NEWSTICKER

MK sebagai Sistem Check and Balance Pelaksanaan Demokrasi

Husni Thamrin Dosen tetap program pascasarjana Uniper dalam bidang keahlian hukum tata Negara serta dosen program pascasarjana ilmu hukum di berbagai unversitas lainnya.

06/6/2024 05:00

MK sebagai Sistem Check and Balance Pelaksanaan Demokrasi — Ilustrasi MI(Seno)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) lahir di Indonesia bermula dari diadopsinya ide adanya sebuah lembaga negara yang berfungsi sebagai peradilan konstitusi (constitutional court) dalam amendemen UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada 1999 sampai 2021.

Ide tersebut dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UU Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu komitmen untuk memperkuat demokrasi setelah berakhirnya rezim kepepimpinan Soeharto (Orde Baru).

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/mk-sebagai-sistem-check-and-balances-pelaksanaan-demokrasi

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Berita Lainnya

CSIS: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal tak Terbukti Tingkatkan Akuntabilitas Politik
20/1/2026 18:55
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Peluang Kemunculan Partai Baru Dinilai Sangat Tipis
20/1/2026 18:50
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Komisi II DPR RI Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Serap Masukan Para Pakar
20/1/2026 16:37
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik
20/1/2026 16:32
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi
20/1/2026 16:21
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Revisi UU Pemilu & Pilkada Dibahas Terpisah, Perludem: Kemunduran Demokrasi
19/1/2026 16:41
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
PBHI Soroti Mekanisme Pemilihan Ketua MK
17/12/2025 08:26
PBHI melontarkan kritik keras terhadap rangkaian putusan dan kebijakan internal Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya sarat persoalan konstitusional dan minim transparansi publik.
Menjaga Mahkota Hakim dari Intervensi Kekuasaan
30/10/2025 12:33
Pengamanan lebih ketat diberlakukan saat penanganan perkara yang menarik perhatian publik. Tekanan politik ini bisa muncul dari mekanisme pemilihan hakim oleh DPR. Kualitas keilmuan dan rasa keadilan akan muncul dalam putusan jika hakim merasa aman.
Eks Ketua MK Soroti DPR yang Dalam Waktu Singkat Memilih Hakim Konstitusi Pengganti Arief Hidayat
27/8/2025 10:16
Mahfud turut membagikan pengalaman menjelang masa jabatannya sebagai Ketua MK habis.
DPR Bantah Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul Titipan
20/8/2025 13:10
Inosentius Samsul yang menjadi calon tunggal disepakati menggantikan hakim konstitusi Arief Hidayat.
Jangan Alergi Potensi PSU Pilkada Jilid II
07/5/2025 16:25
PSU Pilkada 2024 di sejumlah daerah berpotensi terjadi lagi. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima sejumlah permohonan sengketa hasil PSU Pilkada 2024 jilid I
UU MK Digugat, Minta Keterwakilan Hakim Konstitusi Perempuan 30%
24/4/2025 12:26
Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK tersebut tidak menentukan secara jelas mengenai jumlah komposisi hakim konstitusi perempuan dan laki-laki.