Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
TUDUHAN yang disangkakan ke keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak berlaku lagi sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia pencalonan capres dan cawapres. Sementara, masih ada sejumlah pihak yang mengajukan gugatan dugaan melawan hukum kepada keluarga Jokowi.
"Kita tidak lagi menuduh Pak Jokowi dan keluarganya perbuatan-perbuatan melawan hukum. Sebenarnya dengan adanya putusan MK semuanya ini tuntas, tapi kita merasa aneh kok masih terus tidak berhenti," kata kuasa hukum keluarga Jokowi, Otto Hasibuan, di Senayan Avenue, Jakarta, Senin, (3/6).
Salah satu yang disoroti yakni gugatan Kelompok masyarakat yang menamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) 2.0. Mereka melayangkan gugatan soal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), mantan Ketua MK Anwar Usman, Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta Mensesneg Praktikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2023.
Gugatan beromor 752/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst itu merupakan buntut dari diloloskannya Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo. PN Jakpus telah memutuskan menolak gugatan tersebut pada hari ini, Senin, 3 Juni 2024.
"Dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menangani perkara ini," ujar Otto.
Dia juga menyinggung perihal sejumlah gugatan ke keluarga Jokowi. Mulai dari ijazah palsu Jokowi yang tak terbukti hingga bersekongkol membiarkan Gibran menjadi cawapres Prabowo.
"Bayangkan pak Jokowi ini sebenarnya presiden, tetapi dia dituduh dalam gugatan ini, beliau sebagai ayah kandung dari Gibran dituduh," ucap Otto. (Z-8)
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved