Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dibahas diam-diam kini belum jelas kapan akan dibawa ke paripurna.
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul menyebut pihaknya akan fokus terlebih dahulu untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menurutnya, pembahasan APBN harus dibahas segera lantaran saat ini kondisi global kurang menguntungkan bagi negara manapun. Sehingga pembahasan APBN memerlukan kehati-hatian ekstra.
Baca juga : Di Tengah Kritik, RUU MK Melaju Jadi Undang-Undang
“Apa yang penting di republik ini ada APBN atau rata-rata fokus di APBN apalagi ini APBN peralihan dalam cuaca global yang kurang menguntungkan bagi negara manapun,” ungkap Bambang Pacul, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/6).
“Jadi mesti pembahasan harus sangat hati-hati dan pruden jadi situasi seperti itu seluruh negara,” ucapnya.
Apalagi, kata Bambang Pacul, saat ini Indonesia akan mengalami transisi pemerintahan. Bambang Pacul menyebut transisi tersebut harus memiliki kesinambungan.
Baca juga : NasDem: Pembahasan RUU Lebih Cepat Lebih Baik
“Kita ingin fiskal anyg sangat kesinambungan sehingga konses saya ke sana dulu ya,” tegasnya.
Revisi UU MK sejatinya menuai polemik. Rapat membahas revisi itu juga menuai sorotan karena dilakukan di masa reses.
Rapat disebut sudah mengantongi izin dari pimpinan DPR RI. Pembahasan perubahan beleid itu berlangsung di Komisi III DPR.
"Ya seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses harusnya sudah izin pimpinan, dan itu sudah saya cek ada izin pimpinannya," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Ykb/Z-7)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved