Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Hal itu pun disambut baik melalui kunjungan silaturahim anak dan menantu SBY ke kediaman Megawati pada hari pertama Idul Fitri.
Terdapat 338 peserta pemilu yang mengajukan sengkets gugatan hasil Pemilu 2019.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Amin tercatat mendapat 85.607.362 suara (55,5%),
Dia menilai saat ini kemanangannya bersama presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) belum resmi atau menggantung karena ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kalau politik berkeadaban Pancasila menjadi cara mengejawantahkan, semua sengketa politik itu akan selesai, termasuk setelah keputusan Mahkamah Konstitusi.
Wacana referendum muncul karena faktor ekses Pilpres 2019. Referendum tidak memiliki landasan hukum.
Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Haidar Alwi, di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/5).
Yang berwenang menilai apakah alat bukti tersebut sah atau tidak sah ialah Mahkamah Konstitusi.
Arief khawatir perbaikan permohonan tersebut justru akan mengubah ihwal penting dari pokok gugatan.
Tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga akan langsung membawa alat bukti tambahan dalam sidang perdana 14 Juni mendatang
Ia berharap tidak ada lagi kerusuhan di kemudian hari hanya karena persoalan pemilu. Karena yang rugi adalah masyarakat banyak.
Menurutnya, alat bukti yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dikatakan abal-abal apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pelayanan MK baru akan beroperasi normal pada tanggal 10 Juni 2019.
Pelayanan 3x24 jam penyerahan perbaikan berkas permohonan di MK akan berakhir, Jumat (31/5) esok.
Ia enggan merinci perihal barang bukti tersebut. Ia meminta semua pihak tinggal mengikuti persidangan di MK nantinya.
Baik MK maupun Bawaslu memiliki kewenangan berbeda dalam menangani sengketa pemilu.
Dari total jumlah pengacara itu, 20 di antaranya merupakan pengacara untuk memberikan bantuan hukum dalam menghadapi gugatan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Penetapan kursi DPRD tersebut berlaku untuk daerah yang tidak mengajukan perselisihan hasil pemilu di MK.
KPU yakin bisa memenangkan gugatan partai politik dan capres-cawapres soal PSU
BW seharusnya menyampaikan pandangan soal MK ke DPR selaku pembuat UU, apalagi tiga pimpinannya berasal dari koalisi 02
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved