Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ELITE politik di Tanah Air diharapkan mampu mengembalikan Pancasila menjadi perilaku dalam berpolitik berkeadaban. Seluruh elite pun perlu memberikan contoh keteladanan bagi masyarakat, seperti cara berpikir, bertindak, dan bernalar yang baik.
Demikian dikatakan anggota Satgas Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo di sela-sela diskusi Rehat Sejenak untuk Memaknai Kelahiran Pancasila, di Jakarta, Sabtu (1/6).
Hadir pula sebagai pembicara Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi Eko Sulistyo, Deputi II Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Agus Herlambang, dan Ketua Presidium PP MKRI Juventus Prima Yoris Kago.
Menurut Benny, masyarakat khususnya, anak muda, membutuhkan keteladanan dari para elite politik. Mereka juga ingin politik tetap beradab. Artinya, jangan sampai elite justru menebarkan kebencian, provokasi, serta sesuatu hal yang mengarah pada kekerasan.
"Kalau politik berkeadab-an Pancasila menjadi cara mengejawantahkan, semua sengketa politik itu akan selesai. Kita yakin setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (sengketa pemilu), kita akan menuju Indonesia yang bersatu kembali. Tidak ada lagi perbedaan politik, perbedaan pandangan, tapi kita diikat Pancasila yang menjadi dasar kita untuk bersatu," ujarnya.
Asrorun menambahkan kesepahaman menjadi salah satu kunci untuk membangun harmoni, serta meneguhkan nilai-nilai universal Pancasila di dalam konteks implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Begitu pula dengan berbagai elemen masyarakat yang selama ini terfragmentasi lantaran adanya afiliasi sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk membangun jembatan komunikasi agar realitas fragmentasi itu tidak semakin mengeras. "Pancasila menjadi salah satu titik temu yang merajut kebersamaan di tengah perbedaan kita," kata dia.
Hal senada disampaikan Agus Herlambang. Menurut dia, menanamkan ideologi Pancasila di tengah situasi sedemikian rupa tentu sulit dan mengalami tantangan sejarah. Upaya itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi semua pihak harus terlibat dalam proses penanaman ideologi Pancasila.
"Pancasila tidak bertentangan dengan agama apa-pun. Dalam aspek kesejarahan perlu diketahui bahwa kita berdiri dari berbagai suku bangsa ini menjadi satu entitas negara bernama Indonesia," pungkasnya.
Sudah terbukti
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo pun yakin Pancasila telah terbukti kesaktiannya karena berhasil menyatukan bangsa Indonesia yang beranekaragam. Pancasila sebagai pandangan hidup perlu dimaknai dengan mendalam agar persatuan bangsa Indonesia yang notabenenya berbeda suku, agama, ras dapat tetap terjaga.
"Perlu dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, berbangsa penuh toleransi dan gotong royong serta menghargai perbedaan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia," terang Hadi. (Mir/Ths/P-1)
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Roy Suryo CS ajukan perbaikan gugatan di MK. Refly Harun minta riset dan kritik publik terhadap pejabat negara tidak dipidana guna hindari efek ketakutan hukum.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved