Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MOMEN Idul Fitri dengan tradisi halalbihalal bisa dimanfaatkan untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan sehingga rekonsiliasi di antara elite politik tidak perlu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan secara kultural seha-rusnya semua komponen bangsa memanfaatkan modal kultural dan sosial yang dimiliki bangsa Indonesia. Pasalnya, halalbihalal merupakan tradisi Idul Fitri bangsa Indonesia yang tidak ada di negara lain.
“Menurut saya, pertemuan di antara tokoh-tokoh bangsa khususnya antara Prabowo-Sandiaga Uno dan Jokowi maupun Ma’ruf Amin tidak harus menunggu momentum pascaputusan MK,” tutur Ahmad Basarah pada kegiatan Peringatan 118 Tahun Bung Karno dan Haul 6 Tahun Taufiq Kiemas di Kantor DPP PA GMNI, Sabtu (8/6).
Dia mengatakan prinsip ketatanegaraan dan kemanusiaan harus dibedakan. Pihaknya tentu menghormati prinsip-prinsip kenegaraan bahwa sengketa pemilu diputuskan melalui musyawarah hakim MK. Akan tetapi, ranah kultural dan sosial merupakan suatu hal yang berbeda dan harus dimanfaatkan momentumnya. “Saya mendorong agar pertemuan kultural tersebut dilakukan dalam suasana halalbihalal seperti saat ini,” tutur Basarah.
Ia mencontohkan yang dilakukan Ketua Umum PDIP Megawati pada saat wafatnya istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemisahan antara urusan politik dan kemanusiaan. Perbedaan dukungan dalam pilpres tak membuat Megawati tidak memberikan simpati, empati, ataupun dukungan atas dukacita yang dialami keluarga SBY.
Hal itu pun disambut baik melalui kunjungan silaturahim anak dan menantu SBY ke kediaman Megawati pada hari pertama Idul Fitri.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan rekonsiliasi elite politik terus dibangun. Rencana pertemuan yang sudah dirajut beberapa lama itu kini mulai menunjukkan titik terang.
“Utusan-utusan kita sudah berkomunikasi. Saya kira sudah ada sambung rasa. Tinggal tunggu waktunya. Dengan Idul Fitri ini, kita bisa menyatukan kembali,” ujarnya.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan semangat bersilaturahim dan merajut kembali kerukunan penting juga dilakukan sesama elite politik, tak terkecuali kedua pasangan capres-cawapres.
Namun, menurutnya, yang terpenting ialah rekonsiliasi di antara masyarakat khususnya kedua pendukung capres-cawapres.
“Pengikut kedua capres ini kan jumlahnya besar, kubu yang kalah 68 juta, yang menang 85 juta. Itu dua-duanya banyak. Jadi harus saling menghormati, saling menghargai,” tukasnya. (Dro/Pol/X-10)
Persija mempunyai pemain yang tidak ber-KTP DKI Jakarta di antaranya adalah Stefanus Alua (Papua), Danny Saputra (Depok), Tony Sucipto, Sandi Sute, dan Nugroho Fatchur Rochman.
Osas sudah mengetahuin latar belakang capres 2019 dan tahu siapa yang akan dipilih
Persija berikan kesempatan untuk pemain menggunakan hak suara pada 17 April
United ingin memperkuat lini belakang mereka dan de Ligt dianggap bisa menjadi solusi yang dibutuhkan tim saat ini.
PEMILU 2019 akan segera digelar. Penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu pun dituntut untuk menyiapkan pesta demokrasi tersebut dengan sebaik mungkin. Persiapan yang matang amat diperlukan.
WAKTU pemilihan presiden/wakil presiden dan anggota legislatif tinggal tiga minggu lagi.
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved