Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Keputusan Majelis Kehormatan MK diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik atas MK.
Dua puluh tahun silam, MK dibentuk dengan imajinasi yang besar.
LEMBAGA Survei Charta Politika memotret persepsi publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
KETUA DPP Partai NasDem, Effendy Choirie mengatakan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, prihatin dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres dalam Pemilu.
WAKIL Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menduga putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memuat pelanggaran etik hakim konstitusi Anwar Usman.
SETELAH putusan MK dan pendaftaran pasangan capres dan cawapres ke KPU, elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud mengkuat, Prabowo-Gibran menurun,
SEJUMLAH seniman tradisi Yogyakarta dan aktivis di Yogyakarta menggelar sandiwara ketoprak tobong di halaman Gedung DPRD DIY, Senin (6/11).
BAKAL calon presiden (capres) Prabowo Subianto dinilai terbebani dengan isu mahkamah keluarga setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) batas usia capres dan cawapres yang kontroversial.
PARTAI Gerindra yakin putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tak akan mengubah komposisi capres dan cawapres yang sudah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Prof. Lili Romli menilai politik dinasti menjadi persoalan ketika politik dinasti tersebut membajak dan membonsai demokrasi, khususnya untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Itu adalah persoalan hukum sehingga tidak bisa diintervensi Istana.
Isu tersebut muncul menjelang putusan MKMK soal laporan pelanggaran kode dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua MK, Anwar Usman dan para hakim lainnya.
Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mesti tegas.
Putusan MK terkait batas usia capres cawapres didug masuk ranah politik dan untuk kepentingan pihak pihak tertentu.
SEBAGIAN pihak berharap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), membuka peluang pembatalan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023,
Handesbaltt menilai, pencawapresan Gibran sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia.
Menurut Denny, penjatuhan sanksi etik saja bagi hakim konstitusi oleh MKMK tidak cukup.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) disebut memiliki praktik lancung yang secara berulang terjadi. Para hakim diduga melakukan praktik lobi sebelum membuat keputusan permohonan
MKMK fokus mendalami independensi sembilan hakim konstitusi dalam memberikan putusan. Para pengadil tidak boleh memasukkan kepentingan pihak tertentu
MKMK menilai bukti dugaan pelanggaran etik dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan syarat menjadi capres dan cawapres sudah rampung
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved