Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Kongo Felix Tshisekedi kembali memenangkan pemilu dengan lebih dari 70% suara. Hasil pemilu yang digelar 20 Desember itu diumumkan secara resmi di ibu kota Kongo, Kinshasa.
Namun pihak oposisi dan beberapa kelompok masyarakat sipil menuntut agar pemungutan suara diulang, karena masalah logistik besar-besaran yang membuat validitas hasil pemilu dipertanyakan.
Tshisekedi disusul pengusaha Moise Katumbi yang memperoleh 18% suara dan Martin Fayulu yang memperoleh 5%. Sementara pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Denis Mukwege, seorang dokter yang terkenal karena merawat perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Kongo timur, mendapat kurang dari 1%.
Baca juga: Figur Oposisi RD Kongo Umumkan Aliansi dengan Pemberontak M23
Pemilu ini memperoleh lebih dari 40% jumlah pemilih dengan sekitar 18 juta orang yang memilih. Hasilnya akan dikirim ke mahkamah konstitusi untuk dikonfirmasi, kata ketua pemilu Denis Kadima.
Kandidat oposisi yang menentang hasil pemilu memiliki waktu dua hari untuk mengajukan tuntutan mereka, dan mahkamah konstitusi kemudian memiliki waktu tujuh hari untuk memutuskan. Hasil akhir diharapkan keluar pada 10 Januari, dan presiden dijadwalkan dilantik pada akhir bulan itu.
Baca juga: Perwira Militer DRC Dihukum Mati Terkait Pembunuhan Demonstran
Kongo mempunyai sejarah sengketa pemilu yang bisa berubah menjadi kekerasan, dan kepercayaan masyarakat Kongo terhadap institusi negaranya masih kecil. Sebelum hasil pemilu diumumkan kandidat oposisi, termasuk Katumbi, mengatakan mereka menolak hasil tersebut dan meminta masyarakat untuk melakukan mobilisasi.
Permasalahan logistik antara lain banyak TPS yang terlambat dibuka atau tidak dibuka sama sekali. Beberapa di antaranya kekurangan bahan, dan banyak tinta di kartu pemilih yang tercoreng sehingga tidak terbaca.
Pemungutan suara dalam pemilu harus diperpanjang hingga hari kedua sesuatu yang oleh para pengamat lokal dan organisasi masyarakat sipil disebut ilegal dan sebagian negara masih memberikan suara lima hari setelah hari pemilu.
“Jika negara asing menganggap pemilu ini sebagai pemilu, maka ada masalah. Itu hanya lelucon, jangan terima (hasilnya),” kata Fayulu pada konferensi pers, sebelum hasilnya diumumkan.
Awal pekan ini, bentrokan terjadi antara beberapa pendukung Fayulu dan petugas polisi yang menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa yang melemparkan batu dan membarikade diri di dalam markas oposisi. (France24/Cah)
RIBUAN warga Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) hingga H-3 masih belum menerima surat undangan memilih presiden- wakil presiden dan legislatif.
KEMENANGAN Presiden petahana Recep Tayyip Erdogan dapat memperkuat peran Turki di kancah dunia. Meski demikian kepemimpinannya tidak akan banyak perubahan bagi rakyatnya.
Demonstran di Guatemala kembali menuntut Jaksa Agung dan beberapa jaksa lainnya mundur karena dinilai berupaya menggagalkan putaran kedua pemilihan presiden.
Mantan Presiden AS Donald Trump mengaku memiliki bukti kecurangan dalam pemilihan umum di Georgia.
Pengawalan ketat petugas bersenjata mewarnai pemilihan presiden Ekuador. Warga mengaku takut dengan kondisi saat ini.
Bernardo Arevalo berhasil memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) Guatemala, meski dibayangi sejumlah kasus pidana.
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved