Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
HAKIM Konstitusi yang baru saja dilantik Arsul Sani berjanji akan independen dan imparsial dalam menjalankan tugasnya. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan paham adanya kekhawatiran publik sebab Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengadili sengketa hasil pemilu.
"Saya memahami ketika saya diipilih DPR, ada sejumlah concerns (kekhawatiran) terutama terkait 2 hal yang menjadi pondasi lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi yakni soal independensi dan imparsialitas," ujar Arsul pada wartawan seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1).
Arsul menuturkan janji independen dan imparsial harus ia buktikan sebagai hakim MK. Juga, dalam mengadili perkara-perkara di MK. "Saya ingin menyampaikan bahwa tentu tidak hanya sekadar disampaikan tetapi harus dibuktikan dalam kerja-kerja proses mengadili perkara yang menjadi kewenangan MK," imbuhnya.
Baca juga: Presiden Lantik Arsul Sani Jadi Hakim MK
Seperti yang disampaikan Ketua MK Suhartoyo, sambung Arsul, kepercayaan publik adalah modal utama bagi lembaga yudisial termasuk MK. Seperti diberitakan, MK sempat mengalami krisis. Puncaknya saat Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik akibat putusan terkait syarat ambang batas usia yang meloloskan Putera Sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Arsul mengakui pembuktian mengenai imparsialitas dan independensi tidak mudah. Namun, MK bisa belajar dari kasus yang terjadi di institusi kepolisian. Polri didera krisis kepercayaan publik setelah kasus pembunuhan yang melibatkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo.
Baca juga: Arsul Sani akan Dilantik sebagai Hakim MK Besok
"Polri ketika kasus Sambo kan tingkat kepercayaan merosot tajam, tapi kemudian bisa rebound/kembali.
Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kekompakan para Yang Mulai hakim konstitusi MK di bawah pimpinan Yang Mulia Hakim Suhartoyo ini akan bisa rebound," ucapnya.
Arsul dilantik sebagai Hakim Konstitusi oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (18/1). Ia terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, untuk menggantikan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang telah memasuki masa pensiun.
Ia juga menyampaikan telah mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI. Sebelumnya, Arsul bertugas di Komisi III DPR RI. "Saya telah mengajukan pengunduran diri sbg anggota DPR dan MPR RI pada minggu pertama Desember 2023.
Kemudian seorang hakim MK tidak boleh jadi anggota parpol, apalagi pengurus, saya juga telah mengajukan pada bulan Desember itu pengunduran diri dari jabatan dan keanggotaan di PPP," sambungnya.
Seorang hakim MK, Arsul berlatarbelakang sebagai advokat. Ia sempat memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). (Z-3)
Hasil-KWK-Gubernur di sejumlah TPS, dengan rincian, penggunaan tipeks untuk menghapus perolehan suara paslon 01 dan paslon 03 sehingga menjadi 0.
PMK Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur bahwa MK memiliki waktu 45 hari kerja untuk mengadili perkara sengketa Pilkada 2024.
Ia menilai wacana itu tidak salah. Namun, harus dipastikan amendemen kelima landasan berbangsa dan bernegara itu sesuai dengan harapan rakyat.
PPP menilai pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bentuk pendidikan politik.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyambut positif tren kenaikan elektabilitas Erick Tohir sebagaimana terlihat dari Hasil Survei Indikator Politik.
ANGGOTA Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan jabatan komisioner KPK sebaiknya tidak empat tahun, melainkan cukup tiga tahun saja.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan menggandeng lembaga independen dalam pemilihan dan perekrutan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur independen.
Di tengah perkembangan teknologi, Kepala Negara melihat sebuah informasi bisa membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat.
Proses hilirisasi manajemen penelitian perlu dikembangkan hingga proses komersialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pengetahuan
MENTERI Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menjaga independensi tokoh agama agar dapat menjalankan fungsi kritisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wacana kebijakan pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi akan memperkeruh kondisi independensi perguruan tinggi terhadap pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved