Berita Terbaru Independensi Hari Ini

Direktur Jak TV Jadi Tersangka, Momen Jurnalis Jaga Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

AHLI hukum pidana Usakti Azmi Syahputra, menerangkan bahwa jurnalis perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB).

Arahan Presiden kepada Hakim Ancam Independensi Peradilan

Arahan Prabowo kepada para hakim untuk memberikan 'back-up' ke pemerintah merupakan bentuk intervensi langsung yang mencederai prinsip check and balances.

DPR Bisa Evaluasi Lembaga Negara, Independensi Lembaga Negara Dinilai Terancam

DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.

Pemberian Konsesi Tambang Perguruan Tinggi akan Pengaruhi Independensi terhadap Pemerintah

Wacana kebijakan pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi akan memperkeruh kondisi independensi perguruan tinggi terhadap pemerintah. 

Butuh Profesionalisme dan Integritas untuk Bangun Independensi Lembaga Penegak Hukum

MANTAN wakil ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyoroti masalah independensi kejaksaan di Indonesia. Menurutnya, ini adalah masalah utama dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 

Menag: Silakan Tokoh Agama Kritis pada Negara

MENTERI Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menjaga independensi tokoh agama agar dapat menjalankan fungsi kritisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

IPW Kasih 4 Solusi Ini Agar KPK Tidak Bubar

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dikembalikan independensinya agar kembali menjadi lembaga yang kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi yang ada di tanah air. 

Pansel Diingatkan Independen dan Tolak Titipan

Pansel capim dan Dewas KPK diminta untuk menjaga independensi dan tidak menerima titipan dari pihak manapun. 

RUU MK Bisa Hilangkan Independesi Hakim

Independensi hakim konstitusi akan hilang apabila revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) disahkan.

MK Harus Independen dan Bebas Tekanan Saat Tangani Sengketa Pemilu

Hakim MK didorong independen dan menyatakan bebas dari tekanan dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

Pendaftaran Calon Gubernur Independen Jakarta Dimulai 5 Mei

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur independen.

KPK Nilai Mahfud Salah Kaprah Soal Independensi

KPK menilai Mahfud salah kaprah tentang indepenensi karena pimpinannya kerap ikut rapat kabinet.

Dilantik sebagai Hakim Konstitusi Arsul Sani Janji Independen dan Imparsial

Arsul Sani berjanji akan independen dan imparsial dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi.

Pembentukan Majelis Kehormatan MK Dorong Penguatan Independensi Lembaga

Lembaga yang dibentuk pada Senin (23/10) itu, ditujukan untuk menindaklanjuti banyaknya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman.

Kepala Daerah Harus Tahan Diri, Tidak Memihak Capres Tertentu

Dugaan keberpihakan kepada capres tertentu dilakukan oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Bupati Banyumas Achmad Husein, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Otto Tegaskan Penentuan Kelulusan UPA Peradi Objektif dan Independen

Penyelenggaraan UPA ini merupakan wujud nyata Peradi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai mandat Undang-Undang (UU) Advokat Nomor 18 Tahun 2003

Dukung Ganjar Pranowo, KSPSI Dinilai Lumpuhkan Independensi Buruh

KONFEDERASI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) secara resmi telah mendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.

Intervensi KPK Membahayakan Penegakan Hukum dan Stabilitas Negara

Acara ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan petisi untuk mendukung kerja sama lembaga dan dukungan melawan intervensi KPK sebagai lembaga independen yang memberantas korupsi.

DKI Tunjuk Swasta Untuk Profiling Calon Direksi BUMD

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan menggandeng lembaga independen dalam pemilihan dan perekrutan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Indepedensi dan Objektifitas IPW Dipertanyakan soal Kasus Eks Dirut PT CLM

Jika mengacu prosedur hukum, banyak langkah yang dapat diambil oleh pihak yang merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil dalam proses penegakan hukum di kepolisian.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia