Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
ARSUL Sani akan segera dilantik menjadi hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) besok, Kamis (18/1). Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP itu akan menggantikan Hakim Wahiduddin Adams yang memasuki masa pensiun per 17 Januari 2024.
"Infonya besok (pelantikan), Kamis pukul 10.00 WIB di Istana," ujar Juru Bicara MK kepada Media Indonesia, Rabu (17/1).
Baca juga: Terpilihnya Arsul Sani Jadi Hakim MK Dipertanyakan
Sebelumnya pelantikan Arsul Sani dijadwalkan berlangsung hari ini. Mengingat dia akan menggantikan Wahiduddin yang memasuki masa purna bakti.
"Kalau melihat tanggal pensiunnya Pak Wahiduddin, 17 Januari. Kan selalu itu kan kalau hakim MK, sepanjang (pensiun) di hari kerja, pas hari pensiun itu pelantikan," kata Arsul beberapa waktu lalu.
Baca juga: Alasan DPR Pilih Arsul Sani Jadi Hakim MK
Dia mengatakan akan memegang prinsip independensi dan imparsialitas jika nanti dilantik menjadi hakim konstitusi. Hal itu penting sebagai pegangan hakim agar mampu memberi putusan yang adil tanpa ada intervensi dari pihak lain.
"Yang namanya fondasi hakim, satu, independensi; dua, imparsialitas. Independensi itu dia harus jaga jarak dengan pihak yang berkepentingan. Imparsialitas itu harus adil dengan siapa pun," kata dia.
(Z-9)
PSU Pilkada 2024 di sejumlah daerah berpotensi terjadi lagi. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima sejumlah permohonan sengketa hasil PSU Pilkada 2024 jilid I
Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK tersebut tidak menentukan secara jelas mengenai jumlah komposisi hakim konstitusi perempuan dan laki-laki.
EMPAT mahasiswi FH UII menggugat Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang pengangkatan/pengisian hakim konstitusi karena tidak mengatur kuota perempuan.
Usai sidang dismissal perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP-kada), MK akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan terhadap tahap pembuktian perkara. Rencana putusan selesai 24 Februari
MKMK akan segera menindak lanjuti laporan atas dugaan pelanggaran etik sembilan hakim konstitusi dalam proses persidangan sengketa pilkada
Adetia Sulius Putra meminta kepada MK untuk memaknai dirinya sendiri sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara
PMK Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur bahwa MK memiliki waktu 45 hari kerja untuk mengadili perkara sengketa Pilkada 2024.
Hasil-KWK-Gubernur di sejumlah TPS, dengan rincian, penggunaan tipeks untuk menghapus perolehan suara paslon 01 dan paslon 03 sehingga menjadi 0.
Keterlibatan Arsul memunculkan kekhawatiran integritas dan independensi lembaga peradilan MK yang dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat sorotan.
Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani menjadi sorotan di sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 yang dimulai hari ini, Senin (29/4).
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjadi sorotan karena akan tetap menangani perkara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Panel 2 bersama Saldi Isra sebagai Ketua Panel dan Ridwan Mansur.
Hakim Konstitusi Arsul Sani ikut menyidangkan perkara PHPU Pileg 2024 dengan pemohon PPP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved