Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ARSUL Sani akan segera dilantik menjadi hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) besok, Kamis (18/1). Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP itu akan menggantikan Hakim Wahiduddin Adams yang memasuki masa pensiun per 17 Januari 2024.
"Infonya besok (pelantikan), Kamis pukul 10.00 WIB di Istana," ujar Juru Bicara MK kepada Media Indonesia, Rabu (17/1).
Baca juga: Terpilihnya Arsul Sani Jadi Hakim MK Dipertanyakan
Sebelumnya pelantikan Arsul Sani dijadwalkan berlangsung hari ini. Mengingat dia akan menggantikan Wahiduddin yang memasuki masa purna bakti.
"Kalau melihat tanggal pensiunnya Pak Wahiduddin, 17 Januari. Kan selalu itu kan kalau hakim MK, sepanjang (pensiun) di hari kerja, pas hari pensiun itu pelantikan," kata Arsul beberapa waktu lalu.
Baca juga: Alasan DPR Pilih Arsul Sani Jadi Hakim MK
Dia mengatakan akan memegang prinsip independensi dan imparsialitas jika nanti dilantik menjadi hakim konstitusi. Hal itu penting sebagai pegangan hakim agar mampu memberi putusan yang adil tanpa ada intervensi dari pihak lain.
"Yang namanya fondasi hakim, satu, independensi; dua, imparsialitas. Independensi itu dia harus jaga jarak dengan pihak yang berkepentingan. Imparsialitas itu harus adil dengan siapa pun," kata dia.
(Z-9)
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Biaya pilpres putaran kedua bukan merupakan pengorbanan yang sia-sia. Pasalnya, belanja APBN yang dikeluarkan menghasilkan multiplier effect terhadap perekonomian nasional
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus bersikap transparan dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan saat menangani ratusan laporan sengketa hasil Pilkada 2024.
JURU Bicara Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Enny Nurbaningsih, memastikan sidang gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 akan berjalan profesional tanpa adanya konflik kepentingan
Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya menghormati putusan MK. Ini dilakukan sebagai wujud kedewasaan demokrasi.
Hasil-KWK-Gubernur di sejumlah TPS, dengan rincian, penggunaan tipeks untuk menghapus perolehan suara paslon 01 dan paslon 03 sehingga menjadi 0.
PMK Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur bahwa MK memiliki waktu 45 hari kerja untuk mengadili perkara sengketa Pilkada 2024.
Ia menilai wacana itu tidak salah. Namun, harus dipastikan amendemen kelima landasan berbangsa dan bernegara itu sesuai dengan harapan rakyat.
PPP menilai pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bentuk pendidikan politik.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyambut positif tren kenaikan elektabilitas Erick Tohir sebagaimana terlihat dari Hasil Survei Indikator Politik.
ANGGOTA Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan jabatan komisioner KPK sebaiknya tidak empat tahun, melainkan cukup tiga tahun saja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved