Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MKMK Sebut Bukti Pelanggaran Etik Lengkap, tapi Anwar Usman Mau Dipanggil Lagi

MKMK menilai bukti dugaan pelanggaran etik dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan syarat menjadi capres dan cawapres sudah rampung

Putusan MK tidak Bisa Dianulir, DPR Silakan Bersikap

PAKAR hukum tata negara Universitas Sriwijaya Febrian mengapresiasi kinerja MKMK yang sudah berupaya objektif dan transparan menggelar sidang etik hakim MK secara terbuka.

Putusan MKMK Jadi Kunci Kembalikan Muruah Mahkamah Konstitusi

KOORDINATOR Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow menilai sah atas wacana hak angket untuk menyelesaikan masalah di tubuh MK, lebih efektif untuk mendorong agar MKMK

Pemilu Jadi Sarana Menghentikan Demokrasi tidak Benar dan Politik Dinasti

Pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan ancaman terbangunnya politik dinasti yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo harus segera diakhiri.

Pilpres dan Karma Kartelisasi Elite

Kalau saat ini para elite bertengkar atas nama kepatutan dan etika politik, itu semua merupakan ‘karma’ dari kartelisasi elite yang dirawat dengan serakah selama ini.

MKMK Pastikan Putusan Adil dan Berkeadilan

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memastikan putusan perkara dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim konstitusi bisa memberikan solusi terbaik untuk demokrasi

Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Rusak Tatanan Bernegara

DIREKTUR Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai kehidupan demokrasi berada di ujung tanduk usai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas minimal usia capres-cawapres.

Putusan MKMK Jadi Sarana Kembalikan Marwah MK dan Dasar Lakukan Judicial Review

"Putusan MKMK pada dasarnya adalah putusan atas perkara etik, bukan menilai konstitusionalitas suatu Putusan MK. Sehingga, tidak bisa dipakai untuk serta merta membatalkan putusan MK."

Demokrasi telah Mati, Media Asing Soroti Situasi Politik Indonesia

LANGKAH politik Presiden Joko Widodo disorot sejumlah media asing. Presiden Indonesia selama dua periode tersebut dianggap telah mematikan demokrasi di Tanah Air.

Soal Dokumen Perbaikan Permohonan belum Ditandatangani, MKMK: Sudah Diklarifikasi

KETUA Majelis Kehormatan MK Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dokumen perbaikan permohonan yang belum ditandatangani sudah diklarifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Besok MKMK Jadwalkan Pemeriksaan Panitera dan Ketua MK Anwar Usman

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadwalkan pemeriksaan Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua MK Anwar Usman besok, Jumat (3/11).

MKMK Sudah Periksa 19 Pelapor dan 9 Hakim Konstitusi, Banyak Isu Baru Terungkap

MKMK menemukan isu-isu baru. Bahkan isu yang selama ini dianggap sebagai dugaan belaka ternyata terbukti benar setelah memeriksa para pelapor dan para hakim.

Mantan Hakim MK I Dewa Palguna Jelaskan Putusan MK tidak Bisa Diubah

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna mengatakan berkas permohonan perkara yang tidak ditandatangani, menjadikan permohonan itu tidak sah

Daniel Foekh Diperiksa MKMK, Ungkap soal RPH

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hari ini, Kamis (2/11) sore, kembali melanjutkan pemeriksaan hakim konstitusi atas dugaan pelanggaran kode etik.

Masih ada Asa Jegal Gibran Jadi Cawapres

LANGKAH Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto masih berpotensi pupus seiring munculnya gugatan uji materi baru terkait syarat usia capres-cawapres 

Paling Banyak Dilaporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, MKMK Bakal Periksa Lagi Anwar Usman

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi hakim konstitusi yang paling banyak dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi, MKMK Kembali Periksa Pelapor

MKMK kembali memeriksa 10 pelaor atas dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

Wacana Hak Angket DPR Disebut Jalan Masuk Pemakzulan Jokowi

Wacana hak anget DPR akan putusan MK dinilai menjadi jalan masuk pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Dinasti Politik Jokowi dan Kemunduran Demokrasi Global

Publik kemudian menuduh Jokowi telah menancapkan politik dinasti. Apalagi beliau dianggap bungkam dan tidak bertindak di tengah persoalan ini.

KPU: Revisi PKPU Rampung sebelum Capres-Cawapres Ditetapkan

DPR RI dan pemerintah telah menyetujui revisi syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Ini jawaban KPU.

Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia

Kesejahteraan Rakyat setelah 80 Tahun Merdeka

Renungan Hari Kemerdekaan: Perlunya Reorientasi Pembangunan Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia