Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa gugatan yang akan segera didaftarkan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukan untuk memenangkan Pilpres. Pihaknya menerima hasil Pilpres, akan tetapi ada sejumlah catatan yang dinilai merusak demokrasi selama proses pemilu perlu diluruskan kembali.
"Yang kami lakukan ke MK bukan untuk menjadi pemenang tetapi pure election, masa depan demokrasi, generasi hingga 100 tahun ke depan bisa sehat," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (21/3). Menurutnya, Tim Hukum TPN sudah menyiapkan bukti-bukti yang akan dibawa ke MK.
Baca juga: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Segera Daftar Gugatan Pilpres ke MK
Semua itu diperoleh dari berbagai laporan masyarakat yang sudah diverifikasi satu per satu. "Dan itu harus diungkap di teater hukum yang namanya MK. Kami yang akan mengungkap demi masa depan demokrasi," tegasnya.
Mahfud menyebut bahwa pemilu kali ini merupakan pemilu yang paling brutal. Sejak era reformasi, tidak ada pemilu yang seburuk saat ini dengan berbagai intervensi kekuasaan yang dilakukan secara ugal-ugalan.
Baca juga: Anies Baswedan: Hasil Pemilu yang Baik tidak Diciptakan melalui Proses Bermasalah
"Pemilu yang sekarang, ini lain. Oleh banyak pakar, pelaku politik yang sudah senior sekali sebagai pemilu yang paling brutal. Karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini, di mana aparat turun, pejabat turun meski bilang tidak kampanye isinya pasti terasa kampanye. Apalagi ada ancaman-ancaman, sehingga dianggap pemilu paling brutal," kata dia. (Z-2)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved