Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan mempercepat sidang putusan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi atau hakim MK.
FRAKSI PDI Perjuangan di DPR RI menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran dalam menerapkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pendaftaran capres dan cawapres.
Terkait opsi pemberhentian, itu terdiri atas pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian bukan sebagai anggota hakim konstitusi.
Tiga opsi tersebut adalah sanksi berbentuk teguran, peringatan, dan pemberhentian. Ketiganya, kata Jimly, telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023.
Masinton bahkan menyebutkan telah terjadi penyelundupan hukum di Mahkamah Konstitusi.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai ihwal isu kekecewaan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap dirinya. Presiden tampak tertawa mendengar isu tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menilai sengketa pencalonan presiden-wakil presiden bukan merupakan ranah pengadilan negeri (PN), tapi PTUN.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres cawapres tidak sah.
"Pertanyaannya, apakah gugatan itu untuk Gibran atau bukan? Ternyata nama Gibran itu hanya sebagai contoh kepala daerah muda, bukan gugatan itu untuk Gibran."
Beberapa di antaranya menggunakan keterampilan demagogis untuk mendeskreditkan keberadaan parpol dan mengabaikan konstitusi.
Sembilan hakim konstitusi akan diperiksa MKMK secara tertutup mulai hari ini.
Sejumlah warga akan menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/10), karena menerima pendaftaran bacawapres yang diduga bertentangan dengan PKPU.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan jika PDIP saat ini dalam suasana sedih lantaran merasa telah memberikan keistimewaan pada Presiden Jokowi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah berkekuatan hukum.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait nasib Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).
POTENSI kecurangan dalam Pemilu 2024 diprediksi akan meningkat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres cawapres.
PAKAR hukum ketatanegaraan Refly Harun menyoroti kredibilitas hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
SEJUMLAH mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara DIY melakukan unjuk rasa dan menggelar aksi teatrikal menolak putusan MK
KOMUNITAS Utan Kayu menggelar diskusi beranda politik dengan tema “Demokrasi dan Ancaman Terhadapnya” dengan pembicara seorang budayawan sekaligus wartawan senior Goenawan Mohamad
Itu dapat terjadi apabila ada yang menjadikan putusan MKMK tersebut sebagai alas permohonan baru untuk membatalkan putusan MK Nomor 90.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved