Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
CALON presiden Anies Baswedan mengaku tengah fokus mengikuti proses sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu merespons pernyataan soal peluang Partai NasDem bergabung dengan pemerintahan baru.
“Kami terus konsentrasi proses di MK dan itulah proses yang sedang kami kerjakan,” kata Anies di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, (22/3).
Anies enggan berangan-angan soal sikap Partai NasDem di masa depan. Apalagi, belum ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
"Karena siapapun yang terpilih, nanti pembentukan kabinet baru Oktober 2024. Sekarang masih maret," ujar dia.
Anies menilai aneka pernyataan saat ini sifatnya spekulatif. Keputusan akhir diyakini muncul saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
"Membentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi bicara itu sekarang masih panjang," papar dia.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons ajakan bergabung dari presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Surya Paloh enggan terburu-buru memutuskan.
“Kita lihat perkembangan ke depan,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2024.
Surya Paloh mengatakan dirinya sempat bersikap bahwa bergabung dengan pemerintah baru bukan prioritas. Namun dia tetap menunggu dinamika politik selanjutnya.
“Itu 50:50 possibility-nya (kemungkinannya),” papar dia. (Z-8)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) belum kunjung memutuskan perkara uji formil UU No 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE (UU KSDAHE).
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Memperpanjang masa jabatan kepala daerah adalah langkah paling realistis agar transisi ke sistem pemilu terpisah berjalan tanpa gejolak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved