Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden Anies Baswedan mengaku tengah fokus mengikuti proses sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu merespons pernyataan soal peluang Partai NasDem bergabung dengan pemerintahan baru.
“Kami terus konsentrasi proses di MK dan itulah proses yang sedang kami kerjakan,” kata Anies di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, (22/3).
Anies enggan berangan-angan soal sikap Partai NasDem di masa depan. Apalagi, belum ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
"Karena siapapun yang terpilih, nanti pembentukan kabinet baru Oktober 2024. Sekarang masih maret," ujar dia.
Anies menilai aneka pernyataan saat ini sifatnya spekulatif. Keputusan akhir diyakini muncul saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
"Membentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi bicara itu sekarang masih panjang," papar dia.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons ajakan bergabung dari presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Surya Paloh enggan terburu-buru memutuskan.
“Kita lihat perkembangan ke depan,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2024.
Surya Paloh mengatakan dirinya sempat bersikap bahwa bergabung dengan pemerintah baru bukan prioritas. Namun dia tetap menunggu dinamika politik selanjutnya.
“Itu 50:50 possibility-nya (kemungkinannya),” papar dia. (Z-8)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Kabar baik! MK putuskan penyakit kronis kini bisa masuk kategori disabilitas. Simak syarat asesmen medis dan prinsip pilihan sukarela dalam Putusan MK No. 130/2025.
MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Tipikor terkait dengan ketentuan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved