Dukung Prabowo Jadi Calon Presiden 2029, Gerindra Dinilai Lakukan Langkah Antisipatif

Pencabutan Izin 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Sinyal Negara Akui Kerusakan Ekologis

Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan

KLH Tindak Lanjuti Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra oleh Presiden Prabowo Subianto

KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra

LBH Padang: Pencabutan Izin Lingkungan 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Harus Lewat Keppres, bukan Sekadar Rilis

LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.

28 Perusahaan Izinnya Dicabut Prabowo, LBH Padang: Eks Konsesi Jangan Dialihkan ke BUMN

PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan

28 Perusahaan Izinnya Dicabut Prabowo, LBH Padang: Jangan Sekadar Lip Service Negara

LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara

Yusril Ungkap Perkembangan Terbaru Komisi Percepatan Reformasi Polri

Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.

NasDem Respons Gerakan Rakyat Dorong Anies Jadi Capres 2029

Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.

KPU Harus Lebih Cermat dan Jangan Berpihak

empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan

Dibatalkan tak Cukup, KPU Harus Jelaskan Alasan Keputusan Rahasiakan Data Capres-cawapres

KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. 

Bikin Gaduh Soal Dokumen Capres-Cawapres, Ketua KPU Akhirnya Minta Maaf

KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif. 

KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan Dokumen Capres-Cawapres

Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,

DPR Diminta Panggil KPU soal tidak Buka 16 Dokumen Capres-Cawapres

KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia