Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Food Security Review (IFSR) mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi panggilan sidang pendahuluan atas tuntutan terhadap hak konstitusional yang mesti diberikan oleh setiap pelajar SD, SMP maupun SMA dengan tingkatan sederajat untuk menerima makanan yang bergizi di sekolah setiap hari.
Dalam tuntutannya IFSR menuntut keadilan dalam hal gizi di tanah air. Mereka memandang bahwa negara belum memenuhi kewajibannya dalam memastikan bahwa setiap pelajar mendapatkan asupan gizi yang memadai di lingkungan pendidikan.
Dalam sidang ini, perwakilan dari IFSR dan Maksi menyajikan argumen-argumen yang menyoroti pentingnya kebijakan pemberian makanan bergizi di sekolah sebagai bagian dari dukungan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Indonesia.
Baca juga : Perbaikan Gizi Anak Bisa Dimulai di Usia Sekolah Dasar
Setelah sidang selesai, perwakilan dari IFSR dan Maksi menyatakan optimisme mereka dalam meraih keadilan bagi setiap pelajar Indonesia. Mereka mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia dan memastikan hak mereka atas pangan yang bergizi terpenuhi dengan baik.
“Setelah mendengar beberapa keputusan audiensi baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, kami merasa perlu untuk menindaklanjuti hingga sampai ke MK, untuk memperjuangkan hak-hak dari adik-adk kiita, para pelajar saat ini. Harapannya, semoga sidangnya tadi dapat menjadi hasil yang baik dan menjadi hadiah bagi seluruh adik-adik kita yang masih menjalani bangku pendidikan” Ungkap Dewa, Direktur Eksekutif IFSR.
Glory, Dewan Pembina dari IFSR, menyatakan bahwa mereka sangat mendesak agar negara bertanggung jawab penuh dalam memastikan setiap pelajar mendapatkan asupan gizi yang memadai di sekolah. Dalam pernyataannya, Glory menegaskan, Kesejahteraan anak-anak Indonesia adalah prioritas utama, dan pemberian makanan bergizi di sekolah bukanlah sekadar hak, tetapi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara.
Baca juga : Jangan Lupa Makan Makanan Bergizi Usai Donor Darah
“Oleh karena itu, kami berharap semoga Indonesia menjadi negara ke-77 yang menjalankan program free school meal ini,” ujarnya.
IFSR, Maksi dan berbagai elemen masyarakat ini tergabung dan ingin menyampaikan tuntuan mereka ke MK ini hadir dengan alasan sederhana.
“Anak-anak yang mendapatkan gizi yang cukup akan memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga akan menjadi generasi yang lebih produktif dan berkualitas,” ujarnya.
Suplemen tidak selalu wajib dikonsumsi setiap hari. Nutrisi dari makanan bergizi tetap yang utama, sementara suplemen hanya diperlukan pada kondisi medis tertentu.
Menjaga kesehatan jantung bukan hanya soal mengonsumsi makanan bergizi atau rutin berolahraga. Banyak orang sudah mengetahui pentingnya dua hal tersebut, tapi justru membahayakan jantung.
Anak yang tengah sakit influenza sering kali mengalami penurunan nafsu makan. Kondisi tubuh yang tidak nyaman membuat mereka sulit mengonsumsi makanan seperti biasanya.
Mulai usia 40? Inilah 8 makanan sehat pilihan ahli gizi—dari minyak zaitun hingga ikan berlemak—yang bantu cegah penyakit dan jaga tubuh tetap bugar.
Temukan 6 menu makanan sehat yang dapat membantu menurunkan risiko kanker, termasuk es loli berry, salad kale, dan mangkuk quinoa untuk pola makan seimbang.
BANYAK cara untuk mendukung HUT ke-80 Kemerdekaan RI di beberapa daerah. Salah satunya membuat masakan bagi pendukung upacara penurunan bendera.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved