Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mempersilahkan pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi Pemilu 2024 dapat menempuh jalur hukum. Melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bagi yang tidak puas tentu kan boleh melakukan gugatan. Dengan aturan dengan konstitusi itu di MK," ujar Ma'ruf Amin disela kunjungan kerja ke Kendari Sulawesi Tenggara, Kamis (21/3).
Ma'ruf menyebut melayangkan gugatan ke MK merupakan hal yang normal terjadi usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu. Ia berharap semua pihak dapat bersikap bijak atas hasil pesta demokrasi 2024.
Baca juga : Hasil Pemilu 2024: Prabowo-Gibran Raih 96 Juta Suara di Pilpres 2024
"Kita harapkan bahwa semuanya berjalan sesuai koridor aturan dan melalui cara-cara saluran yang sudah ada," jelasnya.
Wakil Kepala Negara juga mengingatkan setiap keputusan MK merupakan final dan mengingkat. Sehingga semua pihak diminta dapat menerima apapun keputusan MK.
Pasangan Calon (Paslon) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) bergerak cepat mendaftarkan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke MK. Langkah itu dilakukan sehari setelah KPU menetapkan hasil perolehan suara Pilpres 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024.
Baca juga : Gugatan Menanti Hasil KPU
"Pagi hari ini kita berjumpa sebentar lalu bersiap akan segera menuju ke MK," kata Anies.
Anies mengungkapkan harapan dari upaya yang dilakukan pihaknya. Yakni, menginginkan agar demokrasi di Indonesia lebih baik.
"Dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua," ujar dia. (Medcom/Z-6)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
KESELURUHAN rangkaian agenda pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 hampir usai.
KPU RI mengganti lima calon anggota DPR RI terpilih dari PKB melalui Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024
Hasil Mahkamah Partai, terbukti bahwa Tia melakukan pergeseran jumlah suara. Hal ini dilakukan supaya memperoleh suara tertinggi di daerah pemilihannya yaitu Banten I.
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Sidang gugatan tersebut akan disidangkan pada Rabu dan Kamis pekan depan, atau 25-26 September 2024.
Tindakan partai yang memecat atau mengganti caleg karena masalah di internal cenderung tidak transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved