Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
"Sekarang kita memang akan tetap melekatkan TPPU dengan TPK (tindak pidana korupsi) nya," terang Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kepada mediaindonesia.com, Kamis (11/6).
Ombudsman menemukan adanya potensi malaadministrasi, yaitu penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan.
"Penyidik mengkonfirmasi dugaan adanya aliran sejumlah uang dari tersangka RHE, kepada saksi yang merupakan kakak ipar tersangka RHE," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Selama menjabat sekretaris di MA, Nurhadi diduga mendagangkan perkara dan menerima suap serta gratifikasi senilai total Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan rekayasa penilaian aset sawit di Sumatra Utara milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.
KPK menyatakan komisi antirasuah akan memprioritaskan penanganan pokok perkara pada kasus yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (Nurhadi)
Sebab, kedatangan dan upaya persuasi tim penyidik KPK tidak dihiraukan Nurhadi beserta menantunya, yang juga menjadi tersangka kasus suap.
Ghufron mengatakan pihaknya akan tegas oleh siapapun yang berusaha melindungi Nurhadi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ini KPK masih mengusut.
"Penahanan Rutan dilakukan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 21 Juni 2020," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Rumah yang jadi tempat penangkapan itu adalah rumah ke-13 yang sudah didatangi penyidik KPK untuk mencari Nurhadi.
"Kami apresiasi kepada semua anggota tim termasuk pada Mas Novel (Baswedan)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Selasa (2/6).
Tantangan terkait pengawasan peradilan dan masalah hubungan kelembagaan antara KY dan Mahkamah Agung (MA) harus bisa diatasi melalui terobosan-terobosan.
Kenaikan tersebut juga dinilainya tidak sesuai dengan pemaknaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.
Keempat saksi tersebut yakni tiga karyawan swasta serta pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo dan Rekan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait kasus suap dan gratifikasi dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016, kemarin.
“Kenaikan iuran BPJS ini kurang sensitif perkembangan situasi, sebaiknya dikaji ulang. Kita lihat situasinya, 2,8 juta pekerja terancam PHK."
Aparatur pengadilan yang alergi terhadap pengawasan harus dicurigai. Prinsipnya, yang tidak bisa dibina patut dibinasakan.
Itu tecermin dari keluarnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020. BPJS Kesehatan berpendapat aturan sudah memenuhi aspirasi masyarakat.
Kondisi penanganan perkara MA dipengaruhi jumlah hakim agung yang mengalami penurunan karena memasuki masa purnabakti atau meninggal.
Firli menegaskan pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap Nurhadi. Pengejaran tak dikendurkan meski saat ini Indonesia sedang dilanda wabah virus korona (covid-19).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved