Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
KPK Dalami Dugaan Beking yang Lindungi Nurhadi
02/6/2020 16:01
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan pemberian perlindungan kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
KPK akan pastikan orang yang melindungi hukum terkena Pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 20 tahun 2001.
"Maka pihak-pihak itu akan kami tindak tegas menggunakan Pasal 21 tersebut," tegas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/6).
Baca juga: Nurhadi Disebut Tinggal di Apartemen Mewah
Ghufron mengatakan pihaknya akan tegas oleh siapapun yang berusaha melindungi Nurhadi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ini KPK masih mengusut.
"Kami masih memeriksa dan mengenbangkan. Kalau info-info sampai dengan saat ini tentu akan kami terima. Yang penting info tersebut perlu dikroscek dengan hasil pemeriksaan, alat bukti lain, dan tersangka yang di tangan kami," ujar Nurhadi.
Baca juga: KPK Resmi Tahan Nurhadi 20 Hari ke Depan
Direktur Eksekutif Lokantaru Foundation Haris Azhar sempat menyebut dua lokasi yang menjadi pelarian Nurhadi di Jakarta dijaga dengan sangat ketat. KPK sempat mengultimatum siapapun yang berani menghalangi penangkapan Nurhadi di Jakarta.
KPK akhirnya menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, dan menantunya Rezky Herbiyono di Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau menjadi buron sejak pertengahan Februari 2020.
Keduanya saat ini ditahan selama 20 hari ke depan. Keduanya ditahan di rumah tahanan C1 cabang KPK, Jakarta. (A-2)
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan
dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
-
![Kompleks DPR/MPR RI.]()
KPK: Mantan Sekjen MPR Dicegah ke Luar Negeri
03/7/2025 19:53KPK menyatakan mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono telah dikenakan status pencegahan
-
![Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto]()
Pengamat Nilai Hasto Bisa Dituntut Maksimal 12 Tahun Penjara
03/7/2025 19:45Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bisa dituntut maksimal 12 tahun penjara.
-
![Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto melambaikan tangan ke arah awak media saat keluar dari Rutan KPK untuk dieksekusi menuju Rumah Tahanan (Rutan) Sukamiskin Bandung]()
Jubir MA: Tak Ada yang Intervensi dalam Putusan PK Pengurangan Vonis Setya Novanto
03/7/2025 15:59MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.
-
![Ilustrasi.]()
Ini Penyebab Utama Jalan di Sumut Bolong-bolong
03/7/2025 08:52Menurut Budi, uang itu menjadi penyebab jalan di Sumut rusak. Sebab, dana pembangunan dipotong sehingga kualitas jalan harus dikurangi.
-
![Ilustrasi.]()
KPK Pastikan Penanganan Kasus Suap Dana Hibah Berjalan Maju
03/7/2025 07:41Budi mengatakan, kasus itu berjalan maju meski Khofifah belum dipanggil. KPK terus memanggil saksi untuk mendalami berkas perkara para tersangka.
-
![Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution]()
Didesak Periksa Bobby, KPK: Tunggu Pendalaman Dulu
02/7/2025 22:31Budi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi desakan dari pegiat antikorupsi agar KPK segera memanggil Bobby Nasution.
-
![Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto melambaikan tangan ke arah awak media saat keluar dari Rutan KPK untuk dieksekusi menuju Rumah Tahanan (Rutan) Sukamiskin Bandung]()
Keterangan FBI Disebut Ringankan Hukuman Setnov
03/7/2025 20:11PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI
-
![Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.]()
MAKI Sebut Pengurangan Masa Tahanan Setnov Perburuk Muruah Hakim
03/7/2025 10:16MAKI menyayangkan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.
-
![grafis.]()
Respons PK Setnov, KPK Ungkit Sunat Hukuman dan Efek Jera
03/7/2025 09:13Putusan hakim tidak boleh diganggu gugat dalam sebuah persidangan. Namun, KPK menyoroti pemberian efek jera atas penyunatan hukuman untuk terpidana kasus korupsi pengadaan KTP-E itu.
-
![Setya Novanto (tengah).]()
Banyak Ditentang karena Hukuman Berkurang, Kubu Setnov: Seharusnya Dibebaskan
02/7/2025 20:40KUBU Setnov mengaku tidak puas dengan putusan peninjauan kembali yang memangkas hukuman menjadi penjara 12 tahun enam bulan, dari sebelumnya 15 tahun. Setnov dinilai pantas bebas.
-
![Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.]()
MA Kurangi Hukuman Setnov, KPK: Harusnya Diperberat
02/7/2025 20:25KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Opini
-
![]()
Objektivitas dalam Penulisan Sejarah
04/7/2025 05:00 -
![Dinda Sonaloka Asghar, Mahasiswa Magister Hubungan Internasional, Universitas Paramadina]()
-
![]()
Timur Tengah Pascaperang
03/7/2025 05:00
Kolom Pakar
-
![]()
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00 -
![]()
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00 -
![]()
Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia
16/6/2025 05:00
BenihBaik
-
![Insiatif 'Banyumas' Naik Kelas untuk mendukung UMKM naik kelas]()
UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58 -
![GIIAS Educare mengundang 1000 pelajar dari berbagai sekolah kejuruan dan universitas di Indonesia.]()
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25 -
![Memperingari Hari Bhayangkara, Kepolisian Kota Malang dan Kick Andy Foundation memberikan bantuan 37 kaki palsu.]()
-
![Donasi Daikin lewat Benihbaik untuk pengentasan stunting di Indonesia]()
Rubrikasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved