Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberatasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap dua tersangka dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) periode 2011-2016.
Keduanya adalah mantan Sekretaris MA, Nurhadi (NHD), dan menantunya, Rezky (RHE), yang ditetapkan sebagai DPO KPK sejak Februari 2020.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengungkapkan dalam penangkapan kedua DPO pada Senin (1/6) kemarin, pihaknya membuka paksa gerbang dan pintu rumah persembunyian tersangka. Pasalanya, kedatangan dan upaya persuasi KPK tidak dihiraukan kedua DPO.
Baca juga: KPK: Novel Baswedan Salah Satu Penyidik yang Tangkap Nurhadi
“Awalnya, tim penyidik KPK bersikap persuasif dengan mengetuk pagar rumah, namun tidak dihiraukan. Kemudian, penyidik KPK didampingi ketua RW dan pengurus RT setempat melakukan upaya paksa, dengan membongkar kunci pintu gerbang dan pintu rumah,” ungkap Nurul dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (2/6).
Lebih lanjut, dia menjelaskan pada Senin (1/6) sekitar pukul 18.00 WIB, tim penyidik KPK mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan dua tersangka. Tim kemudian bergerak ke Jalan Simprug Golf , kawasan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, yang diduga menjadi lokasi persembunyian NHD dan RHE.
Berbekal surat perintah penangkapan dan penggeladahan, penyidik KPK mendatangi rumah tersebut pukul 21.30 WIB. “Setelah penyidik berhasil masuk ke dalam rumah, ditemukan tersangka NHD di salah satu kamar. Lalu di kamar lain ditemukan tersangka RHE. Langsung dilakukan penangkapan terhadap keduanya dan dibawa ke kantor KPK,” papar Nurul.
Baca juga: ICW Desak KPK Gunakan Pasal TPPU untuk Nurhadi
Penangkapan NHD dan RHE merupakan pengembangan perkara dugaan kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung periode 2011-2016. Perkara tersebut pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada 20 April 2016. Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Doddy Ariyanto Supeno, Edy Nasution, Eddy Sindoro dan Lucas. Perkaran mereka telah berkekuatan hukum tetap.
Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik KPK melakukan penahanan selama 20 hari terhadap kedua tersangka. Kedua tersangka diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perkara perdata beberapa perusahaan. Akumulasi hadiah yang diterima tersangka berkisar Rp 46 miliar.(OL-11)
KPK kembali menggeledah lokasi di Kabupaten Pati dan mengangkut tujuh koper dari sebuah koperasi yang diduga terkait kasus Bupati Pati nonaktif Sudewo.
KPK telah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyerahkan bukti tambahan, termasuk melalui platform daring (online)
Penyidik KPK mensinyalir nominal uang hasil pemerasan jauh lebih besar dari temuan saat ini.
KPK akan menghadapi kesulitan pembuktian di persidangan jika tetap memaksakan biaya jemaah sebagai delik kerugian negara.
RIBUAN warga Pati berkumpul di Alun-alun Pati melakukan syukuran atas tertangkap Bupati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (23/1).
Mantan Direktur Utama Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih kecipratan Rp29,1 miliar, USD125.057, SGD283.002, EUR10.000, THB1.470, JYP128.000, HKD500, KRW1.262.000, dan Rp2,8 juta.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved