Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Ace menyebut ada sinyal penyelenggaraan haji tahun ini. Meski dirinya juga belum bisa memastikan berapa kuota pasti yang akan diberikan pemerintahan Arab Saudi untuk Indonesia.
"Kemenag sudah bekerja optimal, tapi ini ranah Kerajaan Arab Saudi dan hanya presiden yang bisa komunikasi," kata Maman
KABAR kepastian penyelenggaraan haji tahun 2022 masih belum ada, meskipun sudah memasuki bulan Ramadan. Ada apa?
Mustolih mengungkapkan, sampai hari ini belum ada tanda-tanda pernyataan resmi Arab Saudi melalui penandatanganan MoU.
Siradj berharap kalaupun kuota haji tidak penuh maka paling tidak jemaah yang sudah melunasi biaya haji berangkat semua tahun ini.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) berharap kepastian kuota haji 1443H/2022M sudah ada dari Pemerintah Arab Saudi sebelum Bulan Suci Ramadan.
Komisi VIII DPR RI sangat berharap kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk segera mengumumkan peraturan Pemerintah Arab Saudi yang mengatur penyelenggaraan haji atau taklimatul hajj.
Malaysia sekarang menghadapi antrian jamaah mencapai 141 tahun, sedangkan Indonesia antreannya mencapai 40 tahun.
BPIH tahun ini juga perlu segera dibahas secara mendetail karena banyak perubahan yang terjadi.
"Untuk anggaran biaya haji 2022 masih sangat tinggi, estimasi Rp45 juta-Rp42 juta sebelumnya kalau bisa dikurangi."
Di Jawa Timur terdapat 33 ribu calon jemaah haji yang menunggu diberangkatkan pada 2020. Sehingga, penambahan kuota dibutuhkan untuk mengurangi antrean keberangkatan.
Terkait pembiayaan Haji, Menag telah mengusulkan Bipih 1443 H /2022 M senilai Rp45.053.368. Usulan ini naik jika dibanding Bipih 1441 H/2020 M.
Kunjungan Menag nanti juga akan membahas tuntas persiapan penyelengaraan Haji 2022.
Saat ini pihak kerajaan Saudi Arabia masih dalam tahap persiapan terkait pemberian jumlah kuota bagi negara pendatang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci tersebut.
Lobi dengan Pemerintah Arab Saudi jadi keniscayaan untuk dilakukan Pemerintah Indonesia dan DPR. Harapannya, kuota tidak dikurangi.
Yaqut mengatakan hingga saat ini otoritas Arab Saudi belum memberikan kepastian soal penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi.
Pemerintah kini memiliki waktu empat bulan untuk memberangkatkan keloter pertama jamaah untuk ibadah haji, namun hingga kini kepastian pemberangkatan haji masih belum pasti.
Masa tunggu yang terus bertambah, tidak berbanding lurus dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan untuk berhaji. Untuk itu perlu solusi yang memudahkan jemaah dan perbaikan pelayanan.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyebut dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan stakeholder Kemenkeu dan Kemenag.
Indonesia masih belum pasti diizinkan masuk ke dalam Negara Arab Saudi. Negara yang masih terkena suspend penerbangan ke Arab Saudi diperkirakan belum bisa memberangkatkan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved