Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Komisi VIII, Ace Hasan, mengatakan Indonesia telah siap dengan berbagai kemungkinan skenario penyelenggaraan haji 2022. Ace Hasan yang saat ini tengah berada di Arab Saudi telah melakukan dialog dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah beserta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi.
Ace menyebut ada sinyal penyelenggaraan haji tahun ini. Meski dirinya juga belum bisa memastikan berapa kuota pasti yang akan diberikan pemerintahan Arab Saudi untuk Indonesia.
“Semalam kita membahas dengan Dirjen PHU, dengan Dubes RI di Arab Saudi, dan juga teman-teman komisi VIII. Sinyalnya akan ada penyelenggaraan haji. Tapi itu dia, belum ada pengumuman tentang berapa kuotanya,” kata Anggota DPR Komisi VIII, Ace Hasan, saat dihubungi Media Indonesia, Senin (4/4).
Sejauh ini, kata Ace, kemungkinan terbesarnya kuota yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia adalah 50 persen. Namun sekali lagi ia masih belum bisa memastikan angka pastinya.
Baca juga: Presiden Diminta Lobi Arab Saudi soal Kuota Haji
"Pihak kedutaan belum bisa memastikan kuotanya, kebijakannya ini bukan lagi kepada Menteri Arab Saudi, tetapi pada Dewan Malaki, itu institusi kebijakan tertinggi, yang menentukan kebijakan berapa kuota haji dan dipimpin oleh raja," tutur Ace.
Komisi VIII, kata Ace, juga telah memantau terkait persiapan Kementerian Agama di lapangan. Ia mengatakan Kemenag telah mengupayakan dari sekarang ketersediaan pemondokan atau hotel dan konsumsi selama di Saudi.
“Ya yang saya pantau di lapangan itu tetap dilakukan sekarang. Misalnya ketersediaan pemondokan, hotel, konsumsi. Intinya berapapun kuota yang diberikan Arab Saudi, kami sudah siap,” tutur Ace.
Sementara itu, kesiapan dari jamaah haji sendiri juga telah sangat siap. Wakil Ketua Asosasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Azhar Gazali mengatakan jamaah haji hanya tinggal menunggu kabar terkait kuota pasti yang akan diberikan untuk Indonesia.
“Kalau jamaah, insyaallah posisinya siap. Dokumen, manifesnya tercatat, tinggal bagaimana nantinya begitu keluar kuota dari pemerintah segera kita atur mekanismenya,” kata Azhar.(OL-4)
Industri haji dan umrah di Indonesia merupakan sektor vital yang tidak hanya mendukung spiritualitas umat Muslim, tetapi juga menyumbang signifikan bagi perekonomian nasional
Garuda Indonesia menargetkan nilai transaksi hingga Rp520 miliar melalui penyelenggaraan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2026
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Direktur Zakat dan Wakaf Kemenag Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghofur berharap agar kehadiran gedung baru ini semakin memperkuat peran IAI SEBI dalam mencetak generasi berintegritas.
Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, kolaborasi lintas negara penting untuk memperkuat diplomasi keagamaan sekaligus mendukung program prioritas Kemenag
Kemenag prediksi awal Ramadan 1447 H jatuh 19 Februari 2026 berdasarkan hisab dan rukyat, menghormati penetapan Muhammadiyah 18 Februari.
Kemenag akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026 dengan pemantauan hilal di 96 titik rukyatul hilal yang tersebar di seluruh Indonesia.
Seluruh aktivitas dakwah Ramadan berada dalam koridor pembinaan dan pemantauan agar sejalan dengan nilai keislaman yang damai dan inklusif.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved