Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
ANGGOTA DPR Komisi VIII, Ace Hasan, mengatakan Indonesia telah siap dengan berbagai kemungkinan skenario penyelenggaraan haji 2022. Ace Hasan yang saat ini tengah berada di Arab Saudi telah melakukan dialog dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah beserta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi.
Ace menyebut ada sinyal penyelenggaraan haji tahun ini. Meski dirinya juga belum bisa memastikan berapa kuota pasti yang akan diberikan pemerintahan Arab Saudi untuk Indonesia.
“Semalam kita membahas dengan Dirjen PHU, dengan Dubes RI di Arab Saudi, dan juga teman-teman komisi VIII. Sinyalnya akan ada penyelenggaraan haji. Tapi itu dia, belum ada pengumuman tentang berapa kuotanya,” kata Anggota DPR Komisi VIII, Ace Hasan, saat dihubungi Media Indonesia, Senin (4/4).
Sejauh ini, kata Ace, kemungkinan terbesarnya kuota yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia adalah 50 persen. Namun sekali lagi ia masih belum bisa memastikan angka pastinya.
Baca juga: Presiden Diminta Lobi Arab Saudi soal Kuota Haji
"Pihak kedutaan belum bisa memastikan kuotanya, kebijakannya ini bukan lagi kepada Menteri Arab Saudi, tetapi pada Dewan Malaki, itu institusi kebijakan tertinggi, yang menentukan kebijakan berapa kuota haji dan dipimpin oleh raja," tutur Ace.
Komisi VIII, kata Ace, juga telah memantau terkait persiapan Kementerian Agama di lapangan. Ia mengatakan Kemenag telah mengupayakan dari sekarang ketersediaan pemondokan atau hotel dan konsumsi selama di Saudi.
“Ya yang saya pantau di lapangan itu tetap dilakukan sekarang. Misalnya ketersediaan pemondokan, hotel, konsumsi. Intinya berapapun kuota yang diberikan Arab Saudi, kami sudah siap,” tutur Ace.
Sementara itu, kesiapan dari jamaah haji sendiri juga telah sangat siap. Wakil Ketua Asosasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Azhar Gazali mengatakan jamaah haji hanya tinggal menunggu kabar terkait kuota pasti yang akan diberikan untuk Indonesia.
“Kalau jamaah, insyaallah posisinya siap. Dokumen, manifesnya tercatat, tinggal bagaimana nantinya begitu keluar kuota dari pemerintah segera kita atur mekanismenya,” kata Azhar.(OL-4)
Usulan pertama adalah terkait kuota haji khusus menjadi minimal 8% bukan maksimal 8%.
Budi mengatakan, pembagian itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak lagi mengurus haji dan akan lebih fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama.
Universitas Yarsi siap untuk berkolaborasi memberikan edukasi kesehatan calon jamaah haji jika dilibatkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8).
Penyidik KPK menyita sebuah mobil dan sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait korupsi kuota haji
Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, menjelaskan, regulasi ini bertujuan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan, akuntabel, dan menghasilkan pengurus profesional.
KPK menyebut ada rapat antara pihak Kementerian Agama dengan asosiasi travel haji yang diduga untuk membahas kesepakatan pembagian kuota haji reguler dan khusus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan penting dalam penyidikan dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri sosok yang diduga menjadi otak di balik kasus dugaan korupsi distribusi kuota haji di Kementerian Agama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved