Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq menilai permasalahan kuota haji dapat diselesaikan dengan komunikasi oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu dikarenakan segala macam cara sudah dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
"Kemenag sudah bekerja optimal, tapi ini ranah Kerajaan Arab Saudi dan hanya presiden yang bisa komunikasi," kata Maman saat dihubungi, Senin (4/4).
Harapan kuota haji sendiri tentunya sebaiknya full atau sama dengan kuota pada 2019 lalu. Namun dengan masih adanya keterbatasan dan persiapan maka dapat dimaklumi bila setiap negara jemaahnya dibatasi.
Yang pasti adalah kuota haji harus diumumkan secepat mungkin karena akan berpengaruh pada persiapan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
"Berapa pun kuotanya yang penting secepatnya ada kepastian kuota," ujar Maman.
Baca juga : Epidemiolog: Indonesia Harusnya Lockdown Total, Contoh Malaysia
Penyelenggaraan ibadah haji ditentukan oleh otoritas Arab Saudi sebagai tuan rumah/penyelenggara. Indonesia dan negara lainnya sebagai pengirim jemaah hanya bisa menunggu putusan tersebut.
Dihubungi terpisah, Ketua Komnas Haji dan Umrah Kemenag Mustolih Siradj menilai Presiden RI yang mayoritas rakyatnya berpenduduk muslim terbesar di dunia tentu sah-sah saja melakukan upaya diplomasi terkait kepentingan masyarakat luas. Terlebih Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan spesial.
"Lobi haji tingkat tinggi, dalam arti antar kepala negara terkait haji pernah dilakukan Pak Jokowi beberapa tahun lalu, hasilnya kuota ditambah 10 ribu," kata Mustolih.
Sehingga bukan tidak mungkin tahun ini presiden turun tangan langsung melobi Raja Arab Saudi agar umat Islam di Indonesia bisa berangkat haji dengan kuota penuh setelah 2 tahun tidak ada pemberangkatan karena pandemi. (OL-7)
Posisi Indonesia sangat strategis bagi Tiongkok sebagai penyeimbang khususnya di kawasan Asia Tenggara.
FESTIVAL Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat sebagai jembatan diplomasi budaya antara Indonesia dan Turki.
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan secara resiprokal oleh pemerintah AS tentu akan berdampak terhadap daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas ekspor unggulan.
Menurut Gugun, Indonesia dan Saudi Arabia menekankan pentingnya memperluas kemitraan ekonomi dan perdagangan.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
Bedah buku Mengarungi Jejak Merajut Asa 75 Tahun Indonesia-Tiongkok membahas tentang hubungan Indonesia-Tiongkok.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini bahwa kuota haji untuk Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami pengurangan.
Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved