WAKIL Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq menilai permasalahan kuota haji dapat diselesaikan dengan komunikasi oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu dikarenakan segala macam cara sudah dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
"Kemenag sudah bekerja optimal, tapi ini ranah Kerajaan Arab Saudi dan hanya presiden yang bisa komunikasi," kata Maman saat dihubungi, Senin (4/4).
Harapan kuota haji sendiri tentunya sebaiknya full atau sama dengan kuota pada 2019 lalu. Namun dengan masih adanya keterbatasan dan persiapan maka dapat dimaklumi bila setiap negara jemaahnya dibatasi.
Yang pasti adalah kuota haji harus diumumkan secepat mungkin karena akan berpengaruh pada persiapan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
"Berapa pun kuotanya yang penting secepatnya ada kepastian kuota," ujar Maman.
Baca juga : Epidemiolog: Indonesia Harusnya Lockdown Total, Contoh Malaysia
Penyelenggaraan ibadah haji ditentukan oleh otoritas Arab Saudi sebagai tuan rumah/penyelenggara. Indonesia dan negara lainnya sebagai pengirim jemaah hanya bisa menunggu putusan tersebut.
Dihubungi terpisah, Ketua Komnas Haji dan Umrah Kemenag Mustolih Siradj menilai Presiden RI yang mayoritas rakyatnya berpenduduk muslim terbesar di dunia tentu sah-sah saja melakukan upaya diplomasi terkait kepentingan masyarakat luas. Terlebih Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan spesial.
"Lobi haji tingkat tinggi, dalam arti antar kepala negara terkait haji pernah dilakukan Pak Jokowi beberapa tahun lalu, hasilnya kuota ditambah 10 ribu," kata Mustolih.
Sehingga bukan tidak mungkin tahun ini presiden turun tangan langsung melobi Raja Arab Saudi agar umat Islam di Indonesia bisa berangkat haji dengan kuota penuh setelah 2 tahun tidak ada pemberangkatan karena pandemi. (OL-7)
