Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap pada Februari 2022 sudah ada kejelasan soal penyelenggaraan ibadah haji, mengingat waktu persiapan hanya tersisa sekitar empat bulan, dengan asumsi pemberangkatan perdana pada 5 Juni.
"Kalau target, kita punya target, mudah-mudahan di bulan depan di Februari ada kejelasan," ujar Menag, saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang diikuti dari Jakarta, hari ini.
Yaqut mengatakan hingga saat ini otoritas Arab Saudi belum memberikan kepastian soal penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi, setelah sebelumnya pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia tertunda selama dua tahun.
Sembari menunggu kepastian, Yaqut memastikan Kementerian Agama terus menyiapkan segala kemungkinan pemberangkatan calon jamaah haji lewat tiga skema, yakni kuota penuh, kuota terbatas, maupun tidak memberangkatkan sama sekali.
Baca juga: Umrah Tetap Terlaksana dengan Sistem OGP
"Persiapan kita lakukan agar ketika apapun keputusan nanti yang diberikan terkait ibadah haji, kita semua sudah bisa siap melaksanakannya, baik itu dilaksanakan secara penuh, terbatas, maupun tidak sama sekali," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai skenario, mulai dari persiapan kesehatan jamaah haji, petugas kesehatan haji, sarana dan prasarana di Indonesia dan Arab Saudi, serta hal teknis pandemi COVID-19.
Khusus untuk hal teknis pandemi COVID-19, Kunta mengatakan Kemenkes telah menyusun promosi kesehatan pencegahan COVID-19, dengan berkoordinasi dinas kesehatan di daerah, lalu penyiapan mekanisme swab PCR, penyusunan pedoman protokol kesehatan, baik untuk jamaah maupun petugas haji.
"Terakhir penyusunan rencana kontinjensi dan rencana operasional pada fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Itu secara garis besar yang sudah kami siapkan, termasuk beberapa hal, baik dari sisi aplikasi, sarana-prasarana, kesehatan dan lain-lain," kata Kunta. (Ant/OL-4)
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
PEMERINTAH menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keselamatan jemaah Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Tahapan saat ini adalah proses pengelompokan jemaah atau yang dikenal dalam istilah perhajian sebagai grouping atau pengkloteran jemaah calon haji.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kemenhaj tidak akan mengganggu kualitas pelayanan haji 2026.
Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Hibah ini dirancang sebagai sarana praktik langsung bagi calon jemaah.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji hingga Agustus 2026.
Yaqut dibantu petugas keamanan bergegas meninggalkan Gerung Merah Putih KPK. Dalam kasus ini, KPK tengah sibuk mendalami kerugian keuangan negara.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Yaqut belum mengetahui informasi yang mau ditanyakan penyidik kepadanya. Eks Menag itu mengaku hanya membawa buku untuk mencatat pertanyaan penyidik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved