Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan yang tidak mudah dan memiliki banyak tantangan.
Anggota Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah, mengatakan, haji jalur laut baru mungkin dilaksanakan apabila konteksnya memberikan paket khusus. Misalnya untuk rekreasi dengan melibatkan biro-biro pariwisata dalam negeri.
"Kecuali kalau itu tadi, jadi paketnya ibadah haji plus ,misalnya turisme atau memang untuk melacak jejak masa lalu, seperti itu ya enggak apa-apa, tetapi itu opsional, itu bisa biro-biro misalnya orang pemerintah dilibatkan, bisa aja kan, karena sekarang juga ada sih teman-teman yang haji katanya ingin model-model kayak zaman Rasulullah, jadi di sana itu jalan kaki, dari Madinah ke Makkah, karena ingin merasakan bagaimana semangat dan energi masa lalu," paparnya.
Luluk mengatakan, wacana tersebut tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa persiapan serta evaluasi yang ketat oleh berbagai pihak.
"Tetapi, kalau negara membuka opsi jalur laut karena ketidakmampuan jalur udara, ya ini perlu untuk dievaluasi bareng-bareng, jangan-jangan bukan karena kita enggak cukup maskapainya, tetapi karena manajemennya kurang bagus," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan wacana penggunaan jalur laut untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah masih membutuhkan kajian mendalam, terutama dari aspek waktu dan efisiensi biaya.
"Sudah lama diwacanakan itu, tapi Malaysia kayaknya lebih agresif. Kita masih perlu banyak pertimbangan. Pertama dari segi waktu, karena sangat lama,"ujar Nasaruddin.
(ANt/H-3)
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI–SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal
Dalam masa transisi tersebut BPH RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama yang juga mencakup tentang fasilitas dan infrastruktur penunjang penyelenggaraan ibadah haji.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mengumumkan bahwa tunjangan profesi bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Non ASN di bawah Kemenag yang belum mengikuti inpassing resmi naik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved