Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan penyimpangan pembagian kuota haji di Kementerian Agama.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pemanggilan dilakukan setelah kasus naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Yaqut sudah diperiksa pada Kamis (7/8) saat masih tahap penyelidikan.
"Dalam waktu dekat kami akan jadwalkan pemanggilan beberapa pihak, termasuk saudara YCQ," ujar Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8).
KPK tengah membidik pemberi perintah serta pihak-pihak yang menerima aliran dana terkait pembagian kuota. Berdasarkan UU No. 8/2018, pembagian kuota haji adalah 92% reguler dan 8% khusus. Dari tambahan 20 ribu kuota hasil kesepakatan RI–Arab Saudi, seluruhnya semestinya dialokasikan untuk haji reguler demi mempersingkat masa tunggu. Namun, haji khusus justru mendapat 10 ribu kuota, jauh melampaui batas 1.600.
Asep menegaskan, KPK menemukan adanya tindak pidana yang merugikan negara. Kasus ini dijerat Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Z-10)
Mantan Menteri Agama yang juga tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan ancaman nyata
KPK menyoroti pembagian tambahan kuota haji yang tidak sesuai ketentuan, dengan skema 50:50 menggantikan aturan 92:8.
KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji setelah gelar perkara.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota
KPK membantah klaim eks Menag Yaqut soal alasan keselamatan jiwa dalam pembagian kuota haji. Penyidik sita bukti uang dan aset yang diduga jadi dasar transaksi.
KPK menegaskan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah menerima SPDP terkait dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji.
Sidang praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas di PN Jakarta Selatan ditunda setelah KPK absen dan mengaku masih menyiapkan dokumen jawaban.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pengajuan praperadilan merupakan hak konstitusional, bukan upaya melawan hukum, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved