KPK Cegah Penghilangan Bukti Korupsi Kuota Haji Era Yaqut Cholil Qoumas

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan alasan mengutamakan penggeledahan, ketimbang pemeriksaan saksi, dalam kasus dugaan rasuah penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Penyidik khawatir ada barang bukti yang dihilangkan.

“Jadi, yang kita takutkan ya, kita takutkan itu, dalam penanganan sebuah perkara itu adalah hilangnya bukti-bukti,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/8).

Asep mengatakan, pihaknya sudah menyita beberapa bukti dari sejumlah lokasi, terkait kasus ini. Sebagian berupa dokumen, alat elektronik, sampai aset terkait perkara.

Baca juga : Korupsi Kuota Haji: Haji Khusus Dijual Rp300 Juta, Haji Furoda Rp1 Miliar

“Geledah terlebih dahulu, kemudian kita kumpulkan bukti-buktinya, setelah itu baru terhadap bukti yang kita miliki, dipanggil lah orangnya untuk kita lakukan konfirmasi,” ujar Asep.

KPK memastikan bakan memanggil saksi dalam perkara ini. Sejumlah orang dijadwalkan dimintai keterangan mulai dari peka ini.

“Di minggu depan kita sudah mulai memanggil, atau di akhir minggu ini kita sudah memanggil saksi-saksi untuk perkara ini,” ucap Asep.

Baca juga : KPK Gandeng PPATK untuk Ikuti Duit Haram dari Dugaan Korupsi Haji 2024

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK rampung memeriksa Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dia bersyukur bisa memberikan klarifikasi atas dugaan rasuah di tahap penyelidikan, terkait permasalahan kuota haji pada 2024.

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Yaqut tidak menghitung total pertanyaan yang dicecarkan penyelidik KPK kepadanya. Eks Menag itu juga enggan menyampaikan materi pemeriksaan, karena khawatir mengganggu KPK.

“Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan,” ucap Yaqut. (Can/P-3)