Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KETUA Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengungkapkan, kepastian kuota haji bagi jemaah Indonesia tahun ini masih menunggu kabar dari pemerintah Arab Saudi, Ia memprediksi haji tahun ini belum bisa dilakukan dengan kuota penuh
Mustolih mengungkapkan, sampai hari ini belum ada tanda-tanda pernyataan resmi Arab Saudi melalui penandatanganan MoU. Sehingga masih belum ada kepastian penyelenggaraan haji akan dibuka untuk masyarakat di luar Arab Saudi.
"Pernyataan resmi, ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Arab Saudi sebagai negara tuan rumah dengan negara pengirim jamaah, termasuk Indonesia dan berbagai negara di dunia. Sampai sekarang hal itu belum terjadi. Kuota haji masih sulit diukur. Sejauh mana dan seberapa banyak masing-masing negara mendapatkan kuota haji. Ini yang saya kira terkait kuota haji, dipastikan dulu penyelenggaraan hajinya seperti apa," kata Mustolih Siradj, saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (29/3).
Setidaknya ada beberapa alasan yang disebut Mustolih terkait penyelenggaraan haji yang belum bisa kembali normal seperti sebelum pandemi. Seperti pemerintah Arab Saudi belum melakukan persiapan yang signifikan, misalnya keamanan, aspek penginapan, tenda dan transportasi.
Selain itu, Mustolih juga mengungkapkan dari sisi pengirim jemaah di berbagai negara juga belum banyak melakukan persiapan.
"Indonesia adalah negara yang diberikan kuota terbesar. Kira-kira 231 ribu. Nah ,ini pun karena di Arab Saudi belum ada persiapan, dampaknya dari negara pengirim seperti Indonesia, masih jauh dari yang kita prediksikan dari masa-masa normal. MoU saja bahkan belum," ujar Mustolih.
Mustolih menambahkan, persiapan dari sisi penerbangan, asrama haji, sarana dan pra sarana, dokumen jemaah seperti visa, paspor, kontrak penerbangan, kontrak dengan hotel, itu semua juga belum dilakukan.
Baca juga : Kasus Covid-19 Bertambah 3.895 Hari Ini
Mengingat waktu terus berjalan dan penyelenggaraan haji kian mepet, kemungkinan terbesar yang akan berlaku pada penyelenggaraan haji 2022, kata Mustolih, dengan kuota terbatas atau tidak full seperti era sebelum pandemi.
"Karena waktu penyelenggaraan ibadah hajinya semakin mepet. Kalau kita hitung dari kelender penyelenggaraan haji, 5 juni itu mestinya sudah bisa memberangkatkan kloter pertama. Sementara ini sudah 3 hari lagi bulan Ramadhan. Kadang biasanya setelah idul fitri, Dzulqo'idah itu kira-kira bulan Juni, itu sudah ada pemberangkatan. Tapi ini belum," tandasnya.
Wakil Ketua DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Azhar Gozali mengharapkan tahun 2022, penyelenggaraan haji bisa kembali normal dengan kuota penuh. Ia menuturkan, jika bisa dengan kuota penuh, pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab yang masih tertunda akibat pandemi bisa terselesaikan.
"Harapannya tentu saja kita bisa dapat full kuota. Karena dengan full kuota ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita yang terpending selama ini bisa terselesaikan. Harapan kita juga pasti sama dengan harapan jemaah haji. Pasti mereka menaruh harapan besar jika haji di buka tahun ini, mereka bisa diberangkatkan," kata Azhari.
Namun, Azhari tetap menunggu hasil keputusan dari pemerintah terkait penyelenggaraan haji 2022. Ia mengatakan telah menyiapkan beberapa skema jika persoalan kuota telah diputuskan.
"Kami kan harus menunggu, dapatnya dari pemerintah Indonesia nanti. Setelah keluar dari Saudi. Kalau ditanya sudah siap atau tidak, kita sudah siap. Kita sudah menyiapkan beberapa skema kalau sudah ada. Jika kuotanya tidak terlalu besar, kita akan melakukan konsorsium di asosiasi kami nantinya," tutup Azhar. (OL-7)
Universitas Yarsi siap untuk berkolaborasi memberikan edukasi kesehatan calon jamaah haji jika dilibatkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
Tugas utama KBIHU bukan mengurus layanan teknis seperti hotel, katering, atau transportasi, melainkan fokus pada aspek substansial ibadah.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
Dalam kesempatan tersebut, Benny juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun ini,
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini bahwa kuota haji untuk Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami pengurangan.
Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved