Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengungkapkan, kepastian kuota haji bagi jemaah Indonesia tahun ini masih menunggu kabar dari pemerintah Arab Saudi, Ia memprediksi haji tahun ini belum bisa dilakukan dengan kuota penuh
Mustolih mengungkapkan, sampai hari ini belum ada tanda-tanda pernyataan resmi Arab Saudi melalui penandatanganan MoU. Sehingga masih belum ada kepastian penyelenggaraan haji akan dibuka untuk masyarakat di luar Arab Saudi.
"Pernyataan resmi, ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Arab Saudi sebagai negara tuan rumah dengan negara pengirim jamaah, termasuk Indonesia dan berbagai negara di dunia. Sampai sekarang hal itu belum terjadi. Kuota haji masih sulit diukur. Sejauh mana dan seberapa banyak masing-masing negara mendapatkan kuota haji. Ini yang saya kira terkait kuota haji, dipastikan dulu penyelenggaraan hajinya seperti apa," kata Mustolih Siradj, saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (29/3).
Setidaknya ada beberapa alasan yang disebut Mustolih terkait penyelenggaraan haji yang belum bisa kembali normal seperti sebelum pandemi. Seperti pemerintah Arab Saudi belum melakukan persiapan yang signifikan, misalnya keamanan, aspek penginapan, tenda dan transportasi.
Selain itu, Mustolih juga mengungkapkan dari sisi pengirim jemaah di berbagai negara juga belum banyak melakukan persiapan.
"Indonesia adalah negara yang diberikan kuota terbesar. Kira-kira 231 ribu. Nah ,ini pun karena di Arab Saudi belum ada persiapan, dampaknya dari negara pengirim seperti Indonesia, masih jauh dari yang kita prediksikan dari masa-masa normal. MoU saja bahkan belum," ujar Mustolih.
Mustolih menambahkan, persiapan dari sisi penerbangan, asrama haji, sarana dan pra sarana, dokumen jemaah seperti visa, paspor, kontrak penerbangan, kontrak dengan hotel, itu semua juga belum dilakukan.
Baca juga : Kasus Covid-19 Bertambah 3.895 Hari Ini
Mengingat waktu terus berjalan dan penyelenggaraan haji kian mepet, kemungkinan terbesar yang akan berlaku pada penyelenggaraan haji 2022, kata Mustolih, dengan kuota terbatas atau tidak full seperti era sebelum pandemi.
"Karena waktu penyelenggaraan ibadah hajinya semakin mepet. Kalau kita hitung dari kelender penyelenggaraan haji, 5 juni itu mestinya sudah bisa memberangkatkan kloter pertama. Sementara ini sudah 3 hari lagi bulan Ramadhan. Kadang biasanya setelah idul fitri, Dzulqo'idah itu kira-kira bulan Juni, itu sudah ada pemberangkatan. Tapi ini belum," tandasnya.
Wakil Ketua DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Azhar Gozali mengharapkan tahun 2022, penyelenggaraan haji bisa kembali normal dengan kuota penuh. Ia menuturkan, jika bisa dengan kuota penuh, pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab yang masih tertunda akibat pandemi bisa terselesaikan.
"Harapannya tentu saja kita bisa dapat full kuota. Karena dengan full kuota ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita yang terpending selama ini bisa terselesaikan. Harapan kita juga pasti sama dengan harapan jemaah haji. Pasti mereka menaruh harapan besar jika haji di buka tahun ini, mereka bisa diberangkatkan," kata Azhari.
Namun, Azhari tetap menunggu hasil keputusan dari pemerintah terkait penyelenggaraan haji 2022. Ia mengatakan telah menyiapkan beberapa skema jika persoalan kuota telah diputuskan.
"Kami kan harus menunggu, dapatnya dari pemerintah Indonesia nanti. Setelah keluar dari Saudi. Kalau ditanya sudah siap atau tidak, kita sudah siap. Kita sudah menyiapkan beberapa skema kalau sudah ada. Jika kuotanya tidak terlalu besar, kita akan melakukan konsorsium di asosiasi kami nantinya," tutup Azhar. (OL-7)
Industri haji dan umrah di Indonesia merupakan sektor vital yang tidak hanya mendukung spiritualitas umat Muslim, tetapi juga menyumbang signifikan bagi perekonomian nasional
Garuda Indonesia menargetkan nilai transaksi hingga Rp520 miliar melalui penyelenggaraan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2026
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Yaqut dibantu petugas keamanan bergegas meninggalkan Gerung Merah Putih KPK. Dalam kasus ini, KPK tengah sibuk mendalami kerugian keuangan negara.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Yaqut belum mengetahui informasi yang mau ditanyakan penyidik kepadanya. Eks Menag itu mengaku hanya membawa buku untuk mencatat pertanyaan penyidik.
Budi enggan memerinci total uang yang dikumpulkan. Penerima aliran dananya juga dirahasiakan oleh KPK untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Gus Alex diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus ini. KPK enggan memerinci pihak-pihak di Kemenag yang dialiri uang oleh Gus Alex.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved