Persiapan Haji 2026 Bahas Akomodasi dan Pelunasan Biaya

PADA Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi serta Persiapan Penyelenggaraan Haji Tahun 1447 H/2026 M terdapat pembahasan krusial.

Persiapan haji 1447 H telah dimulai sejak awal Juni 2025. Salah satu prioritas adalah percepatan pemesanan tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang ditargetkan selesai pada akhir Juli 2025.

Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September. Alternatif bandara untuk pemberangkatan dan pemulangan juga tengah dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pergerakan jamaah.

Baca juga : Ini Alasan Vaksin Polio Jadi Syarat Jamaah Berangkat Ibadah Haji Tahun Ini

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menegaskan bahwa setiap dinamika yang muncul akan disikapi dengan kebijakan yang bijak. 

“Segala kendala operasional adalah tanggung jawab kami. Kami tidak menyalahkan siapa pun,” kata Hilman dalam keterangannya, Jumat (25/7).

Hilman juga menyoroti pentingnya kebijakan multiyears dan penguatan regulasi untuk menghindari monopoli layanan oleh syarikah.

Baca juga : Ketua DPD Ungkap Catatan Timwas Haji

"Indonesia masih menjadi negara dengan biaya haji terendah di dunia, bahkan di bawah Bangladesh, sekaligus menekankan urgensi penguatan sistem data jamaah dan penyederhanaan proses visa," ungkapnya.

Dari aspek kesehatan bahwa sekitar 80 persen jemaah memiliki penyakit penyerta (komorbid), sehingga sistem layanan kesehatan haji harus semakin adaptif. Namun, masih ditemukan tantangan di lapangan seperti keterbatasan izin operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), sweeping otoritas Arab Saudi, hingga keterlambatan pelatihan petugas kesehatan akibat penambahan kuota yang mendadak.

Dari sisi hubungan luar negeri, Direktur Timur Tengah Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu, Ahrul Tsani Fathurrahman, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji merupakan bagian dari kepentingan strategis Indonesia dalam diplomasi bilateral dengan Arab Saudi. 

“Haji tidak sekadar ritual keagamaan, tetapi juga bagian dari diplomasi utama Indonesia. Semua komunikasi dilakukan melalui nota diplomatik agar memiliki pijakan kuat,” katanya.

Isu-isu utama seperti kuota, layanan kesehatan, Smartpass, hingga Kampung Haji akan terus diperjuangkan melalui Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi (DKT) yang dipimpin langsung Presiden RI dan Raja Arab Saudi. 

"Kemlu juga terus mengawal perlindungan jamaah termasuk dalam urusan penyembelihan DAM yang masih menghadapi kendala administratif," ucapnya.

Pada evaluasi haji tahun ini juga diharapkan dapat dilakukan menyeluruh guna memperbaiki berbagai aspek teknis dan kebijakan.

“Kami menyadari bahwa penyelenggaraan haji berskala besar tidak luput dari tantangan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh menjadi pijakan penting untuk memastikan peningkatan kualitas ibadah haji di masa mendatang,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito.

Sebagai kementerian koordinator, Kemenko PMK akan terus menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan melalui forum lintas kementerian dan lembaga, monitoring lapangan, hingga penguatan rekomendasi kebijakan untuk menjamin pelayanan haji yang semakin tertib dan bermartabat.

Seluruh masukan dan catatan evaluatif dari kementerian dan lembaga yang hadir akan dirumuskan sebagai bahan perumusan kebijakan nasional penyelenggaraan haji tahun depan. Kemenko PMK juga mendorong segera dilakukannya MoU teknis antara Sekjen Kemenag dan Sestama BP Haji, terutama dalam konteks transisi kelembagaan sambil menunggu pembahasan RUU Haji dan Umrah. (H-2)