Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PERSIAPAN haji 1443H/2022M diprediksi tidak akan penuh. Hal ini perlu dimaklumi karena pandemi masih berlangsung, meski Pemerintah Arab Saudi sudah melonggarkan regulasi protokol kesehatan namun persiapan yang tersisa 2 bulan lagi maka akan sulit untuk menampung jemaah haji sekitar 2,5 juta orang.
"Sehingga mulai dari persiapan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dan waktu yang tersisa tidak banyak maka prediksi saya kuota jemaah haji belum akan kembali pada posisi di 2019," kata Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj kepada Media Indonesia, Senin (28/3).
Terkait jumlah tentu tergantung dari kewenangan Pemerintah Arab Saudi yang mungkin saat ini masih dihitung oleh tuan rumah. Artinya kapasitas disesuaikan juga dengan kapasitas hotel, kekuatan keamanan, petugas kebersihan, transportasi dan lainnya.
"Contohnya petugas kebersihan saja berbeda dengan umrah, kalo haji maka petugasnya akan lebih banyak dan disesuaikan dengan jumlah jemaah haji. Kemudian persiapan tenda di Arafah, bus, dan sebagainya," ujarnya.
Baca juga: Kemenag Berharap Kepastian Kuota Haji RI Sebelum Ramadan
Siradj berharap kalaupun kuota haji tidak penuh maka paling tidak jemaah yang sudah melunasi biaya haji berangkat semua tahun ini.
Berdasarkan data Kementerian Agama ada sekitar 166 ribu jemaah yang sudah melunasi biaya wajib sekitar Rp35 juta dan tinggal melunasi tambahan, jika ada biaya tambahan yang saat ini masih dihitung oleh Kemenag.
Siradj menilai persiapan ibadah haji bisa jadi lebih rumit dibandingkan menyiapkan piala dunia karena orang terus bergerak di waktu yang sama dan dibutuhkan 40 hari meskipun tiap tahun terselenggara.
"Ibadah haji saya menduga kuota yang diberikan belum pulih seperti 2019. Karena persiapan itu yang masih menjadi kendala, karena persiapan haji itu perlu persiapan yang matang karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga dunia," pungkasnya.(OL-5)
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini bahwa kuota haji untuk Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami pengurangan.
Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved