Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
TERKAIT dengan pemberitaan yang beredar, kuota jemaah haji Indonesia akan mengalami penurunan hingga 50%, Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, Hilman Latief menampik hal tersebut.
“Itu enggak benar, masih belum ada info resmi,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (15/2).
Ia menjelaskan, saat ini pihak kerajaan Saudi Arabia masih dalam tahap persiapan terkait pemberian jumlah kuota bagi negara pendatang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci tersebut.
“Saudi juga masih menyiapkan,” imbuhnya.
Hilman mengatakan, akan segera melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII terkait dengan keputusan dan pelaksanaan haji pada tahun 2021.
Sebelumnya, pada rapat dengan DPR RI dua hari lalu, anggota komisi VIII DPR RI M Husni mengatakan, jelang keberangkatan haji, pihaknya ersama dengan pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar kuota jemaah haji tahun 2022 ini tidak dikurangi.
Dari jumlah 220.000 jemaah Indonesia bisa berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji tahun ini, diharapkan memiliki titik terang.
“Tentu dengan kondisi dua tahun belakangan di mana jamaah tidak dapat menunaikan ibadah ditanah suci maka jumlah antrian haji semakin bertambah. Untuk itu, agar jumlah antrian tidak terus bertambah maka kami di DPR RI terus mendorong agar kuota jamaah haji bisa secara penuh diberangkatkan,” papar Husni.
Baca juga: Kejagung Beri Sinyal Terbitkan SP3 Rasuah di BPJS Ketenagakerjaan
Selain masalah kuota haji, Husni menyampaikan masalah dana biaya haji juga menjadi fokus utama, diketahui dengan kondisi pandemi covid-19, maka biaya jamaah kian bertambah. Karena jamaah akan melakukan karantina pulang pergi, swab PCR dan lainnya. “Maka dengan begitu otomatis biaya juga akan bertambah,” tandas politisi Partai Gerindra ini.
“Namun, kami juga memohon kepada Kementerian Kesehatan agar PCR yang di dalam negeri bisa digratiskan. Paling tidak ini bisa mengurangi beban jamaah. Kami di DPR RI pun terus berupaya agar kenaikan biaya haji tidak terlalu tinggi. Bahkan kalau bisa menyamai ONH (Ongkos Naik Haji) di tahun 2020,” katanya lagi.
Lanjut Husni, sejauh ini Arab Saudi memastikan tetap membuka penyelengaraan ibadah haji. Namun pihak Saudi akan memilih negara mana saja yang boleh atau tidak mengirimkan jamaahnya.
“Indonesia sendiri sejauh ini menjadi salah satu negara yang penanganan covid-19 nya cukup baik. Tentu ini menjadi faktor penting Indonesia tetap diperbolehkan untuk mengirimkan jamaahnya untuk menjalani ibadah haji,” pungkasnya. (OL-4)
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji hingga Agustus 2026.
Yaqut dibantu petugas keamanan bergegas meninggalkan Gerung Merah Putih KPK. Dalam kasus ini, KPK tengah sibuk mendalami kerugian keuangan negara.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Yaqut belum mengetahui informasi yang mau ditanyakan penyidik kepadanya. Eks Menag itu mengaku hanya membawa buku untuk mencatat pertanyaan penyidik.
Kepastian halal tetap memerlukan sistem dan regulasi yang jelas. Kemenag mengajak generasi muda untuk menambah pemahaman terkait halal.
Simak panduan lengkap Salat Khusuf Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026. Lengkap dengan niat, tata cara dua kali rukuk, dan imbauan Kemenag RI.
UNGGAHAN di media sosial menarasikan bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar akan memaksimalkan zakat dan wakaf untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak benar atau hoaks
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) akan menggelar sidang penetapan (isbat) 1 Syawal 1447 Hijriah pada 19 Maret 2026, bertepatan 29 Ramadan 1447 H
Santri tidak hanya dituntut untuk tafaqquh fiddin juga memahami dan menguasai ilmu ketatanegaraan serta kebangsaan agar mampu mengambil peran strategis di berbagai bidang.
Program diawali dengan pemetaan kompetensi untuk mengukur kemampuan pedagogik dan kemahiran bahasa Inggris guru MTs dan MA, serta pelaksanaan program percontohan pelatihan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved