Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan target atau kepastian penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1443H/2022 M dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 atau lebih tepatnya pada 11 April 2022 mendatang.
"Kami menargetkan bahwa sesuai dengan rapat internal Komisi VIII Panja ini sudah menyepakati BPIH itu pada tanggal 11 April 2022.
Sehingga kita harapkan sudah ada kepastian dari penyelenggara ibadah haji,” ungkap Ace dalam keterangannya, Kamis (17/3).
Baca juga: Besaran Biaya Haji Akan Diputuskan 13 April Mendatang
Dijelaskannya, BPIH tahun ini juga perlu segera dibahas secara mendetail karena banyak perubahan yang terjadi.
Di antaranya terkait pandemi Covid-19 yang membaik dan konflik antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi harga bahan bakar minyak pesawat.
"Kita coba elaborasi lebih jauh, kalau tidak ada biaya PCR. Apakah juga pada komponen biaya penerbangan ada kenaikan atau tidak. Ini semua akan kita bahas lebih lanjut,” tambah Ace.
Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama tentang anggaran untuk pembinaan di dalam negeri.
Terutama memastikan asrama haji yang sebelumnya digunakan untuk tempat isolasi Covid-19 harus dibersihkan kembali.
Baca juga: NU Nilai Usulan Biaya Haji Rp42,4 Juta Cukup Murah
Seperti kasur-kasur yang harus dibersihkan dengan disinfektan dan dipastikan juga bebas dari virus tersebut.
Dirinya mengungkapkan, guna memastikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah haji tahun ini, Komisi VIII DPR RI berencana akan meninjau langsung ke Arab Saudi.
Termasuk mengetahui berapa kuota jemaah haji yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. (OL-12)
SAMIN terdiam, raut wajahnya terlihat sedih saat mengetahui uang tabungan sejak 2 tahun enam bulan lalu untuk biaya haji dimakan rayap.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai untuk penyelenggaraan haji tahun mendatang perlu ada upaya untuk mengefektifkan biaya haji.
PENAIKAN biaya haji sebesar Rp1,5 triliun secara mendadak perlu diantisipasi dengan merevisi UU BPKH dan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
"Mungkinkah para negara-negara Islam pengirim jemaah haji melakukan nego-nego dengan pihak Pemerintah Arab Saudi,"
"Kita bisa berkolaborasi sama-sama untuk dapat menghadapi apabila Pemerintah Arab ini mengeluarkan sekonyong-konyong harga yang semaunya,"
"Hal-hal begini bisa dimulai dibicarakan dari awal. Bukan main dadakan seperti ini," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).
Selly pun menekankan agar pemerintah memberikan perhatian serius kepada jemaah umrah mandiri yang berpotensi tidak terdata secara menyeluruh oleh pemerintah.
Tengku Mohd Dzaraif mengatakan sebagian besar jamaah haji yang terlantar dijadwalkan pulang menggunakan penerbangan Malaysia Airlines.
Jemaah yang bisa masuk ke kawasan Timur Tengah dikhawatirkan tidak bisa keluar dari wilayah tersebut sampai waktu yang telah ditentukan.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, mengatakan bahwa calon jemaah umrah yang direncanakan berangkat hingga sebelum musim haji.
Kementerian Luar Negeri Kuwait mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan terhadap kedutaan besar AS di negara itu.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh dilaporkan menjadi sasaran serangan drone pada Selasa (3/3). Insiden tersebut diumumkan Kementerian Pertahanan Arab Saudi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved