Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, saat ini pemerintah dan DPR masih belum menentukan berapa besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Ace mengatakan Rabu (13/4) DPR dan Kementerian Agama akan menggelar rapat terkait keputusan besaran BPIH.
“Kita targetkan hari Rabu sudah ada keputusan terkait BPIH, soal biaya yang akan ditentukan,” kata Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi Media Indonesia, Senin (11/4).
Ace menyampaikan, belum adanya kepastian kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi yang menjadi sebab sampai saat ini biaya haji belum diputuskan.
Baca juga: Ini Strategi Pemerintah untuk Perluas Cakupan Imunisasi Rutin
“Belum ditentukan berapa kuota yang akan diberikan ke Indonesia jumlahnya. Biaya haji itu tergantung dari berapa kuota haji yang diberikan kepada kita,” katanya.
Hal senada juga dikatakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latif. Ia mengatakan pihaknya baru saja menggelar rapat terkait BPIH dan akan dilanjutkan Rabu (13/4) bersama DPR.
“Nanti hari Rabu. Pembahasan BPIH barusan selesai dan besok dengan DPR,” ujarnya.
Selain itu Hilman juga menyampaikan persiapan haji di daerah-dearah telah berjalan seperti biasa. Untuk sementara ini pihaknya masih merumuskan terkait embarkasi.
Baca juga: Indonesia Harapkan Dapat 100 Ribu Kuota Haji Tahun Ini
“Persiapan haji di daerah sudah berjalan seperti biasa. Tapi juga kita masih akan tentukan terkait dengan embarkasinya. Embarkasinya yang sedang kita rumuskan, karena jumlahnya nanti tidak full,” ujar Hilman.
Sementara itu, terkait keberangkatan, Hilman menuturkan nanti akan ditentukan oleh Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu.
“Nanti dari Kementerian Agama, basisnya adalah Siskohat. Sekarang tergantung pada pengumuman kuotanya dulu. Karena pengumuman kuota resmi itu belum muncul,” pungkas dia. (H-3)
KPK akan mendalami hal tersebut karena Muzakki Cholis diduga menjadi perantara yang menghubungkan inisiatif dari biro haji khusus mengenai pengajuan kuota haji tambahan.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK telah memiliki identitas yang diduga menjadi otak penghilangan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 di kantor Maktour Travel.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan tambahan kuota haji 2024.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Budi enggan memerinci total uang yang diduga masuk ke kantor Aizzudin. Alasan pemberian juga kini masih didalami oleh penyidik.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Meski begitu, Melissa berharap semua hak kliennya dipenuhi, meski sudah menjadi tersangka. Salah satunya yaitu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved