Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, saat ini pemerintah dan DPR masih belum menentukan berapa besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Ace mengatakan Rabu (13/4) DPR dan Kementerian Agama akan menggelar rapat terkait keputusan besaran BPIH.
“Kita targetkan hari Rabu sudah ada keputusan terkait BPIH, soal biaya yang akan ditentukan,” kata Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi Media Indonesia, Senin (11/4).
Ace menyampaikan, belum adanya kepastian kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi yang menjadi sebab sampai saat ini biaya haji belum diputuskan.
Baca juga: Ini Strategi Pemerintah untuk Perluas Cakupan Imunisasi Rutin
“Belum ditentukan berapa kuota yang akan diberikan ke Indonesia jumlahnya. Biaya haji itu tergantung dari berapa kuota haji yang diberikan kepada kita,” katanya.
Hal senada juga dikatakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latif. Ia mengatakan pihaknya baru saja menggelar rapat terkait BPIH dan akan dilanjutkan Rabu (13/4) bersama DPR.
“Nanti hari Rabu. Pembahasan BPIH barusan selesai dan besok dengan DPR,” ujarnya.
Selain itu Hilman juga menyampaikan persiapan haji di daerah-dearah telah berjalan seperti biasa. Untuk sementara ini pihaknya masih merumuskan terkait embarkasi.
Baca juga: Indonesia Harapkan Dapat 100 Ribu Kuota Haji Tahun Ini
“Persiapan haji di daerah sudah berjalan seperti biasa. Tapi juga kita masih akan tentukan terkait dengan embarkasinya. Embarkasinya yang sedang kita rumuskan, karena jumlahnya nanti tidak full,” ujar Hilman.
Sementara itu, terkait keberangkatan, Hilman menuturkan nanti akan ditentukan oleh Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu.
“Nanti dari Kementerian Agama, basisnya adalah Siskohat. Sekarang tergantung pada pengumuman kuotanya dulu. Karena pengumuman kuota resmi itu belum muncul,” pungkas dia. (H-3)
Yaqut dibantu petugas keamanan bergegas meninggalkan Gerung Merah Putih KPK. Dalam kasus ini, KPK tengah sibuk mendalami kerugian keuangan negara.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Yaqut belum mengetahui informasi yang mau ditanyakan penyidik kepadanya. Eks Menag itu mengaku hanya membawa buku untuk mencatat pertanyaan penyidik.
Budi enggan memerinci total uang yang dikumpulkan. Penerima aliran dananya juga dirahasiakan oleh KPK untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Gus Alex diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus ini. KPK enggan memerinci pihak-pihak di Kemenag yang dialiri uang oleh Gus Alex.
Kemenag prediksi awal Ramadan 1447 H jatuh 19 Februari 2026 berdasarkan hisab dan rukyat, menghormati penetapan Muhammadiyah 18 Februari.
Kemenag akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026 dengan pemantauan hilal di 96 titik rukyatul hilal yang tersebar di seluruh Indonesia.
Seluruh aktivitas dakwah Ramadan berada dalam koridor pembinaan dan pemantauan agar sejalan dengan nilai keislaman yang damai dan inklusif.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.
SIMULASI Al-Qur’an bahasa isyarat Indonesia menarik perhatian pengunjung Paviliun Indonesia pada ajang Cairo International Book Fair (CIBF) ke-57 di Kairo, Mesir.
Terkait rekrutmen guru non-ASN, Kamaruddin menekankan pentingnya koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved