Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyatakan upaya imunisasi rutin tentunya harus disertai legal aspek. Pemerintahan pun sangat berkomitmen untuk menggencarkan imunisasi di seluruh wilayah.
"Imunisasi salah satu program prioritas untuk pembangunan kesehatan di Indonesia. Pemerintah berkomitmen karena ada dasar hukum yang untuk mendasari kegiatan ini," ujar Plt Direktur Pengelolaan Imu imunisasi Direktorat Jenderal P2P Kemenkes Prima Yosephine secara virtual, Senin (11/4).
Misalnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah harus memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang tertuan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Imunisasi merupakan salah satu kriteria yang dinilai dalam SPM tersebut.
Baca juga: Pneumonia pada Anak, Pahami Gejala dan Pencegahannya
Pemberian imunisasi di Indonesia pun bersifat wajib. Sehingga, pemerintah harus memastikan ketersediaan stok vaksin untuk pemenuhan hak setiap anak.
"Orang tua itu juga menjadi wajib, tentunya untuk bisa memberikan hak dari anak-anaknya," pungkas Prima.
Lebih lanjut, dia mengatakan imunisasi menjadi upaya untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap suatu penyakit. Pun jika terpapar penyakit tersebut, dampaknya tidak terlalu signifikan.
Baca juga: Covid-19 pada Anak, Waspada Bahaya MISC
"Tiga manfaat imunisasi, yakni proteksi spesifik individu, membentuk kekebalan kelompok dan proteksi lintas kelompok," imbuhnya.
Menurut penelitian WHO, imunisasi yang hanya diberikan kepada bayi dalam bentuk imunisasi dasar, tidak cukup untuk perlindungan. Dalam hal ini, perlu dilanjutkan dengan booster atau imunisasi lanjutan pada kelompok usia yang lebih tua, yaitu umur 18 bulan, lalu anak sekolah dan usia dewasa.
"Sekarang ada perubahan paradigma. Tidak lagi hanya mengejar imunisasi dasar lengkap, tetapi kita juga mengejar imunisasi rutin lengkap," kata Prima.(OL-11)
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Diketahui, PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan KLB, setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, pada Jumat (28/10) kemarin.
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
DPRD tidak berhak menolak cawagub yang telah diusung yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pembangunan Rumdin Walkot Tangsel senilai Rp10 miliar di Kampung Babakan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dinilai berlebihan dan menciderai perasaan masyarakat.
Masalah obesitas semakin meresahkan masyarakat Indonesia, dengan data terbaru dari WHO menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada wanita.
Skrining akan adanya faktor risiko di atas dilakukan minimal setahun sekali. Skrining dapat dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu.
Tema hari Pencegahan Bunuh Diri 2024 adalah “Changing the Narrative on Suicide”
Sekitar 65 juta anak di dunia menderita mata minus dan diprediksi meningkat menjadi 275 juta di tahun 2050.
Cara penyimpanan makan juga memiliki potensi untuk merusak kandungan nutrisi atau gizi yang terdapat dalam makanan yang nantinya hendak dikonsumsi.
Pemerintah tengah mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di seluruh Tanah Air agar pelaksanaan program tersebut berjalan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved