Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyatakan upaya imunisasi rutin tentunya harus disertai legal aspek. Pemerintahan pun sangat berkomitmen untuk menggencarkan imunisasi di seluruh wilayah.
"Imunisasi salah satu program prioritas untuk pembangunan kesehatan di Indonesia. Pemerintah berkomitmen karena ada dasar hukum yang untuk mendasari kegiatan ini," ujar Plt Direktur Pengelolaan Imu imunisasi Direktorat Jenderal P2P Kemenkes Prima Yosephine secara virtual, Senin (11/4).
Misalnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah harus memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang tertuan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Imunisasi merupakan salah satu kriteria yang dinilai dalam SPM tersebut.
Baca juga: Pneumonia pada Anak, Pahami Gejala dan Pencegahannya
Pemberian imunisasi di Indonesia pun bersifat wajib. Sehingga, pemerintah harus memastikan ketersediaan stok vaksin untuk pemenuhan hak setiap anak.
"Orang tua itu juga menjadi wajib, tentunya untuk bisa memberikan hak dari anak-anaknya," pungkas Prima.
Lebih lanjut, dia mengatakan imunisasi menjadi upaya untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap suatu penyakit. Pun jika terpapar penyakit tersebut, dampaknya tidak terlalu signifikan.
Baca juga: Covid-19 pada Anak, Waspada Bahaya MISC
"Tiga manfaat imunisasi, yakni proteksi spesifik individu, membentuk kekebalan kelompok dan proteksi lintas kelompok," imbuhnya.
Menurut penelitian WHO, imunisasi yang hanya diberikan kepada bayi dalam bentuk imunisasi dasar, tidak cukup untuk perlindungan. Dalam hal ini, perlu dilanjutkan dengan booster atau imunisasi lanjutan pada kelompok usia yang lebih tua, yaitu umur 18 bulan, lalu anak sekolah dan usia dewasa.
"Sekarang ada perubahan paradigma. Tidak lagi hanya mengejar imunisasi dasar lengkap, tetapi kita juga mengejar imunisasi rutin lengkap," kata Prima.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved