Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) bakal bicara dengan pemerintah Arab Saudi. Indonesia tidak ingin penaikan biaya haji dilakukan secara mendadak.
"Hal-hal begini bisa dimulai dibicarakan dari awal. Bukan main dadakan seperti ini," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).
Eks Wakil Ketua Komisi II itu menyampaikan kebijakan penaikan biaya Haji 2022 yang mencapai triliunan rupiah itu disampaikan Arab Saudi pada 21 Mei 2022. Padahal, pemberangkatan calon jemaah haji akan dilakukan pada awal Juni 2022.
Baca juga: BPKH Sanggup Tanggung 50% dari Tambahan Biaya Haji Rp1,5 Triliun
Ketua Umum (Ketum) GP Ansor itu mengaku kebijakan mendadak tersebut dinilai sangat menyulitkan. Apalagi, penaikan biaya yang ditetapkan sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah.
"Untung penyelenggara negara ini, DPR-nya, BPKH, kementerian, semua orang-orang yang amanah, sehingga ketika muncul hal-hal begini kita tidak kebingungan," ungkap dia.
Dia menyampaikan bakal mengajak sejumlah pengirim jemaah haji untuk bicara dengan pemerintah Arab Saudi, sehingga, kejadian serupa tak akan terulang.
"Tentu mengajak beberapa negara yang lain agar hal-hal seperti ini tidak terulang di masa akan datang," ujar dia. (A-2)
SAMIN terdiam, raut wajahnya terlihat sedih saat mengetahui uang tabungan sejak 2 tahun enam bulan lalu untuk biaya haji dimakan rayap.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai untuk penyelenggaraan haji tahun mendatang perlu ada upaya untuk mengefektifkan biaya haji.
PENAIKAN biaya haji sebesar Rp1,5 triliun secara mendadak perlu diantisipasi dengan merevisi UU BPKH dan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
"Mungkinkah para negara-negara Islam pengirim jemaah haji melakukan nego-nego dengan pihak Pemerintah Arab Saudi,"
"Kita bisa berkolaborasi sama-sama untuk dapat menghadapi apabila Pemerintah Arab ini mengeluarkan sekonyong-konyong harga yang semaunya,"
Tahapan saat ini adalah proses pengelompokan jemaah atau yang dikenal dalam istilah perhajian sebagai grouping atau pengkloteran jemaah calon haji.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kemenhaj tidak akan mengganggu kualitas pelayanan haji 2026.
Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Hibah ini dirancang sebagai sarana praktik langsung bagi calon jemaah.
HARI ini, Minggu, (8/2) yang bertepatan dengan 20 Syaban 1447 H, pemerintah Arab Saudi resmi mulai menerbitkan visa haji 2026 atau 1447 Hijriah.
Sebanyak sembilan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Kabupaten Sidoarjo terancam gagal berangkat ibadah haji 2026.
MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima komentar negatif terkait kebijakan istitha’ah kesehatan jemaah haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved