Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Tidak dicantumkannya peran Presiden II Soeharto saat Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara dinilai tidak tepat.
Presiden Jokowi pun memastikan bahwa pemerintah akan selalu membuka diri terhadap kritik dan saran yang disampaikan insan pers.
Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rizaldi juga menyayangkan adanya pemanggilan paksa terhadap Fatia dan Haris.
PENGAMAT Komunikasi dari Universitas Indonesia Fatimah Ibtisam menilai banyaknya hoaks dan fitnah yang menimpa sejumlah tokoh menjadi cermin ketidakdewasaan dalam berpolitik.
"Di negara demokrasi, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silakan kritik," ujar Mahfud
Kapolri juga kembali mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi ini dijamin oleh UUD 1945, Pasal 28
Pemprov DKI Jakarta memastikan segera mempelajari sejumlah kritik yang disampaikan LBH DKI. Termasuk, memberikan respons dan klarifikasi.
Partai Gelora Jawa Barat mengajak seluruh kader dan simpatisannya untuk memberi contoh yang baik dalam menyampaikan kritik.
Pernyataan Plt Ketum PSI, Giring Ganesha, menuding Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, 'pembohong' kalimat ini tidak mencerminkan etika politik jangan ditiru generasi muda.
Jokowi telah menunjukkan teladan bahwa kritik harus disikapi sebagai bentuk aspirasi rakyat yang patut didengar, bukan diberangus.
Demokrasi yang sehat adalah pikiran rakyat yang tidak tersumbat oleh kekuasaan.
Agar dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, agar tidak mudah melakukan tuduhan-tuduhan tanpa bukti, yang membunuh karakter seseorang.
"Tulisannya tidak pas. Lebih baik kita hapus agar jangan sampai viral lalu warga terprovokasi. Biar sama-sama enak kita," ujar seorang warga
Amnesty International juga mengingatkan bahwa karya seni merupakan bentuk ekspresi kebebasan berpendapat, yang dilindungi hukum HAM dan konstitusi di Indonesia.
Jika kaidah-kaidah yang baik dalam penyampaian kritik ditinggalkan, itu akan mendorong terbentuknya lingkaran kekerasan.
Agus juga mengutarakan mengkritik terhadap pemerintah sebenarnya sah-sah saja untuk dilakukan. Akan tetapi, akan menjadi masalah apabila membuat sesuatu yang memecah belah persatuan.
PRESIDEN Jokowi mengakui masih ada banyak celah yang membuat penanganan pandemi covid-19 belum sempurna. Untuk itu Presiden sangat terbuka menerima kritik dari rakyat.
Sebelumnya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melontarkan kritik terhadap pemerintah dalam penanggulangan pandemi covid-19. Dia menilai pemerintah gagal atau failed nation.
"Pak Wapres sudah lihat dan tahu hal itu, beliau tidak marah mengetahuinya," ujar Masduki dalam konferensi pers daring, Rabu.
Selama memiliki basis data dan tidak berupa fitnah, kritik publik memang seharusnya ditanggapi secara biasa-biasa saja.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved