Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat menilai pemerintah perlu mempertimbangkan segala masukan dan kritik yang membangun. Tujuannya, memastikan seluruh kebijakan yang diambil tepat sasaran dan menyejahterakan rakyat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melontarkan kritik terhadap pemerintah dalam penanggulangan kasus covid-19. Ibas menilai pemerintah gagal menangani pandemi covid-19. Bahkan, dia menyebut Indonesia sebagai failed nation.
Baca juga: Demokrat soal PPN Sembako dan Pendidikan: Rakyat Sudah Susah
"Bentuk kekhawatiran Mas Ibas terhadap keselamatan warga akibat covid-19 yang menyebar begitu cepat dan tinggi saat ini. Di satu sisi, ketersediaan fasilitas kesehatan, sarana-prasarana, obat-obatan dan tenaga kesehatan, serta korban berjatuhan," ujar Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto dalam keterangannya, Kamis (8/7).
Menurutnya, pemerintah harus terus diberikan masukan tentang bahaya pandemi covid-19. Pemerintah harus terus berikhtiar dan tidak boleh berhenti untuk menyelamatkan warga. Baik dari sisi ancaman kesehatan maupun dampak lainnya.
"Kita tahu semua, kalau covid-19 tidak segera tertangani dan terkendali, dampaknya sangat berat buat negara ini. Segenap sektor kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, pertahanan, maupun keamanan pasti terdampak. Berpotensi mengganggu pengelolaan sebuah bangsa," pungkas Didik.
Baca juga: Ibas: Saya Jangan Diadu-adu dengan AHY
Lebih lanjut, pihaknya mengklaim Ibas membawa pesan bahwa keselamatan rakyat merupakan hal utama atau salus populi suprema lex esto. Meski narasi berbeda, namun tujuan dari kritik itu sama. Tujuannya, mempercepat bangsa terbebas dari pandemi covid-19.
"Perencanaan yang baik tanpa eksekusi dan pelaksanaan di lapangan yang baik, tentu ada garis yang terputus. Itu mutlak tidak boleh terjadi," imbuhnya.
Dia pun menekankan bahwa masukan dari Ibas bisa menjadi wake up call atau penyadaran bagi pemerintah. "Harapannya, bisa menjadi pemicu bagi segenap stakeholders bangsa untuk terus bersatu. Membuat langkah dan terobosan baru yang lebih cepat dan tepat dalam menghadapi pandemi," tutup Didik.(OL-11)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved