Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Komunikasi dari Universitas Indonesia Fatimah Ibtisam menilai banyaknya hoaks dan fitnah yang menimpa sejumlah tokoh menjadi cermin ketidakdewasaan dalam berpolitik. Baik pihak yang menyebar dan mempercayai serangan hoaks, membuktikan seberapa berkualitas tingkat kematangan intelektual dan emosional.
Tisam mencontohkan serangan yang kerap menimpa sejumlah tokoh, seperti Presiden Jokowi hingga sejumlah menterinya yang bersifat personal. Yang teranyar, Erick Thohir yang diserang dengan fitnah, terutama yang berkaitan dengan keluarganya.
Menurut Tisam, praktik hoaks yang menimpa Menteri BUMN Erick Thohir itu sebagai bagian dari usaha untuk merusak karakter sang menteri. Dia memandang, serangan fitnah yang bersifat personal menunjukkan kegagalan untuk mencari celah untuk mengkritisi sang menteri dari sisi objektif.
"Oleh karenanya kemudian kerap muncul serangan fitnah yang sifatnya personal. Mengambil jalan pintas yang cepat untuk menjatuhkan yakni dengan informasi yang direkayasa. Di sisi lain mengangkat isu personal seperti ini kontraproduktif dan tidak bermanfaat. Mengaburkan isu dan kritik yang semestinya diangkat, seperti bagaimana upaya penguatan BUMN," ujar Tisam, dalam keterangnya yang dikutip pada Selasa (16/11)
Sepekan terakhir, Erick Thohir memang diserang sejumlah serangan hoaks. Mulai dari tudingan soal PCR, deklarasi capres, hingga serangan fitnah yang menyasar kepada keluarganya. Bahkan Erick difitnah soal asal usul keluarga dan agamanya. Tisam menilai serangan fitnah itu membuktikan adanya pihak yang memancing di air keruh.
Baca Juga: Kejagung Eksaminasi Tuntutan 1 Tahun Kasus Istri Omeli Suami Pemabuk
Tisam mengatakan, sulit dilepaskan kenyataan bahwa serangan itu terkait dengan posisi Erick sekarang ini sebagai salah satu menteri di pos strategis. Sebab, kata Tisam, sebelum duduk di pemerintahan Erick relatif tidak pernah diserang isu negatif. Ini membuktikan adanya pihak yang kepentingannya terganggu.
"Memang makin tinggi pohon semakin kencang pula angin yang menerpa. Mungkin, posisi sebagai menteri membuat banyak orang yang kepentingannya terganggu menyerang balik. Salah satu bentuknya adalah fitnah," ujar Tisam.
Tisam mengajak masyarakat untuk cerdas dalam menyaring informasi. Menurutnya, kritik adalah hal yang diperlukan oleh pejabat publik. Namun serangan fitnah atau hoaks, menurut dia, adalah hal yang tidak dapat diterima dan dibenarkan dalam konteks apapun. "Fitnah dan hoaks apalagi menyasar ke keluarga dan orang tua dari sang pejabat, adalah tindakan yang tidak manusiawi," ujar Tisam.
Tisam memandang, pola serangan ke Erick adalah pola lama yang kerap menimpa sejumlah tokoh dan pejabat. "Sebenarnya fitnah semacam ini bukan hal baru, kerap menimpa tokoh penting atau pemimpin. Jika diamati narasi hoaksnya pun mirip. Sehingga sebenarnya cukup mudah bagi masyarakat untuk menilai mana yang kritik dan yang mana serangan personal berupa hoaks. (OL-13)
Baca Juga: Tidak Hadiri Mediasi, Haris Azhar Siap Hadapi Luhut di Meja Hijau
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Brigitte Macron menggugat komentator sayap kanan Amerika Serikat, Candace Owens, atas tuduhan fitnah.
SEORANG model dan talent asal Jakarta, Rafika Aulia Putri, menjadi korban pencemaran nama baik dan fitnah yang diduga dilakukan oleh Eha Adistia Suri.
Status laporannya sudah naik ke tahap penyidikan. Minggu lalu, ia pun hadir di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai pelapor.
Persoalan ini dipandang sebagai momentum untuk mendewasakan diri dalam berbangsa.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pihak nyinyir dibayar untuk menciptakan kegaduhan dan menegaskan swasembada pangan 2025 sebagai jawaban pemerintah.
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
DPP Gemura menilai berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved