Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENANGGAPI aksi demonstrasi yang digelar sejumlah mahasiswa dengan tajuk Indonesia Cemas 2025, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Nurani Rakyat (DPP Gemura) menyampaikan demokrasi Indonesia tidak boleh digiring dengan narasi ketakutan yang tidak utuh membaca realitas. Bagi Gemura, poin yang lebih dibutuhkan saat ini adalah semangat kolaboratif, bukan kecemasan yang destruktif.
Plt Ketua Umum DPP Gemura Nizar Chaeroni menilai, berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi. Namun, ia mengingatkan pentingnya membaca situasi dengan jernih, adil, dan proporsional.
"Kami menghormati semangat kritis adik-adik mahasiswa. Namun narasi ‘Indonesia Cemas’ justru menafikan capaian-capaian besar bangsa dalam beberapa tahun terakhir. Kita tidak sedang berada dalam kegelapan, justru di ambang fajar baru. Indonesia sedang menuju fase Indonesia Cerah," ujar Nizar dalam keterangannya, Selasa (29/7).
Nizar menilai sebagian tuntutan mahasiswa masih bersifat spekulatif, menyederhanakan kompleksitas kebijakan, dan kurang memberikan ruang terhadap proses transisi yang tengah dijalankan secara bertahap oleh pemerintah terpilih.
"Kritik terhadap UU TNI, pembangunan batalyon, maupun isu sejarah harus diletakkan dalam konteks geopolitik dan keamanan nasional yang lebih luas. Pemerintah tidak antikritik, tapi kita butuh kritik yang membangun, bukan asumsi-asumsi penuh kecurigaan yang dapat memecah kepercayaan publik," tegasnya.
DPP Gemura juga menegaskan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia sedang menyusun arah baru pembangunan nasional yang berfokus pada kedaulatan pangan, pertahanan rakyat semesta, serta pemerataan ekonomi melalui hilirisasi industri dan keberpihakan pada desa.
"Pak Prabowo datang bukan dengan janji-janji kosong. Beliau datang dengan legacy, dengan pengalaman panjang di militer dan politik, serta visi kebangsaan yang tegas dan menyatukan. Pemerintah hari ini tidak sedang antirakyat tetapi sebaliknya, justru tengah menyusun fondasi untuk memastikan bahwa rakyat menjadi subjek utama pembangunan," kata Nizar.
Menanggapi isu LGBT dan dwifungsi jabatan yang diangkat mahasiswa, Gemura menyatakan pentingnya membedakan antara nilai ideologis bangsa dengan keberagaman praktik sosial. Pemerintah tetap menjunjung Pancasila dan norma sosial Indonesia yang berakar pada budaya ketimuran, tanpa perlu jatuh dalam retorika polarisasi.
Sementara itu, terkait RUU Perampasan Aset, DPP Gemura mendorong DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan dengan tetap menjunjung prinsip keadilan hukum dan kepastian. Nizar menolak anggapan bahwa stagnasi legislasi sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian pemerintah.
"Kita tidak boleh terus membebani ruang publik dengan kecemasan dan prasangka. Saatnya anak muda menjadi garda penyatu, bukan penyulut kegaduhan. Mari kita sambut Indonesia baru ini dengan kerja, bukan hanya wacana," tutup Nizar.
DPP Gemura menegaskan Indonesia Cerah adalah agenda bersama, bukan semata slogan. Pemerintahan yang dipimpin Prabowo akan terbuka pada masukan, namun tidak akan mundur menghadapi tantangan. (Put/E-1)
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan tidak harus mengikuti standar yang ada di negara lain.
SEKRETRIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara seusai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
NasDem telah memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved