Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menegaskan komitmennya dalam menjaga ruang demokrasi dengan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan teror yang menimpa pemengaruh (influencer) yang kerap melontarkan kritik terhadap kebijakan negara.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa segala bentuk intimidasi terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat tidak dapat dibenarkan. Ia meminta pihak berwenang segera melakukan investigasi mendalam atas kejadian tersebut.
"Kita minta semua dilakukan investigasi ya," tegas Prasetyo saat ditemui di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1).
Kedewasaan Berdemokrasi
Prasetyo menekankan bahwa kritik, masukan, maupun koreksi terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari proses pembangunan. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan melalui jalur komunikasi yang semestinya.
Ia memandang persoalan ini sebagai momentum untuk mendewasakan diri dalam berbangsa. Perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan melalui tekanan atau intimidasi.
"Marilah kemudian kita menjadikan masalah itu kalau kami ya berpendapat bahwa itu bagian dari kita mendewasakan diri sebagai bangsa gitu ya. Artinya kalau ada sesuatu ya mungkin disampaikan dengan baik ya. Tidak ada masalah juga," tambahnya.
Keprihatinan Presiden
Dugaan praktik teror ini rupanya telah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengungkapkan bahwa Kepala Negara menaruh perhatian serius dan merasa prihatin atas insiden yang mencederai iklim demokrasi tersebut.
"Iya dong (Presiden prihatin), masa hari begini masih ada begitu-begitu," ucap Prasetyo singkat.
Kronologi Teror
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerima laporan resmi dari pemengaruh Ramon Dony Adam, atau yang lebih dikenal sebagai DJ Donny. Donny melaporkan serangkaian tindakan teror fisik yang dialaminya di kediamannya pada akhir Desember lalu.
Tindakan intimidasi tersebut meliputi pengiriman bangkai binatang hingga pelemparan bom molotov yang terekam oleh kamera pengawas (CCTV).
"Jadi, kemarin saya dapat teror, dikirim bangkai ayam ke rumah saya. Lalu, semalam jam 3.00 WIB, di CCTV terekam orang melempar molotov ke rumah saya," ungkap Donny saat melaporkan kasusnya di Polda Metro Jaya, Rabu (31/12).
Donny menegaskan bahwa aksi tersebut sudah melampaui batas karena mengancam keselamatan keluarganya. Selain teror fisik, ia mengaku kerap menerima ancaman melalui pesan singkat dan media sosial.
"Teror telepon banyak, cuma saya enggak peduli, media sosial biasalah, di DM-DM lah, saya enggak ada masalah. Saya sendiri kan ngomongnya kasar juga, jadi enggak ada masalah," pungkasnya.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dalang di balik aksi teror tersebut. (Ant/P-2)
SEJUMLAH aktivis lingkungan dan kreator konten resmi melaporkan serangkaian aksi teror dan intimidasi yang mereka alami ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Rabu (14/1/2026).
Kasus ini bermula saat DJ Donny melaporkan serangkaian teror fisik di rumahnya yang terjadi dalam waktu berdekatan.
Pihak dari pemerintah atau yang merasa diri bagian dan penguasa? Itulah yang harus diungkap oleh jajaran pemerintahan Prabowo Subianto. Mampukah mereka?
Dalam persidangan, terlihat juga istri Nadiem, Franka Franklin, serta ibunda Nadiem, Atika Algadrie, yang sudah hadir dan menyambut Nadiem sejak masuk ke ruang sidang.
LPSK membuka peluang perlindungan bagi aktivis dan influencer yang diduga mengalami intimidasi dan teror usai menyampaikan kritik, termasuk teror fisik dan digital.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pihak nyinyir dibayar untuk menciptakan kegaduhan dan menegaskan swasembada pangan 2025 sebagai jawaban pemerintah.
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
DPP Gemura menilai berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved