Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo merespons atas tindakan mural 'Jokowi 404: Not Found'. Jokowi disebur tidak suka apabila polisi responsif terhadap mural-mural satire seperti itu.
Hal ini diutarakan oleh Bareskrim Polri terkait adanya mural 'Jokowi 404: Not Found' yang sempat beredar di Batuceper, Tangerang hingga kaus 'Jokowi 404: Not Found' di Palang, Tuban.
"Bapak Presiden tidak berkenan bila kita responsif terhadap hal-hal seperti itu. Demikian juga Bapak Kapolri selalu mengingatkan kita dan jajaran terutama dalam penerapan UU ITE," ujar Kabareskrim Komjen Agus Andrianto kepada wartawan, Kamis (19/8).
Agus mengatakan lebih lanjut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengingatkan kepada jajaran kewilayahan agar tidak perlu menindak aksi satire seperti itu. Sehingga jka masih ada tindakan dari kepolisian setempat, pihaknya meminta masyarakat untuk mengadu ke Bareskrim.
"Arahan Kapolri, Kabareskrim, Dirtipidsiber kepada jajaran selalu kita ingatkan, termasuk ini kan juga menjadi sarana itu. Komplain saja kalau masih dilakukan," ujarnya.
Baca juga: Polisi Hapus Pelecehan Mural Mirip Wajah Jokowi
Agus juga mengutarakan mengkritik terhadap pemerintah sebenarnya sah-sah saja untuk dilakukan. Akan tetapi, akan menjadi masalah apabila membuat sesuatu yang memecah belah persatuan.
"Kritis terhadap pemerintah saya rasa nggak ada persoalan. Namun kalau fitnah, memecah belah persatuan dan kesatuan, intoleran ya pasti kita tangani," terang Agus.
Menurutnya, menyerang secara individu memang mensyaratkan korbannya yang harus melapor. Khusus dalam persoalan kritikan lewar mural ini pun, Presiden Jokowi juga tidak berkenan Polri reaktif dan responsif terhadap masalah itu.
Seperti diketahui, sebelumnya terdapat seorang pria yang berniat menjual kaus 'Jokowi 404: Not Found' di media sosialnya. Namun niat tersebut diketahui oleh polisi dan yang bersangkutan diamankan. Pria tersebut pun meminta maaf atas perbuatannya.
Pria tersebut ialah RS (29), yang merupakan warga Palang, Tuban. RS menawarkan kaus 'Jokowi 404: Not Found' melalui akun twitter-nya @ombrewoks3.
'Karena ada yg mention sy, maka sy coba buat design kaos kayak gini. Kira2 ada yg minat kaosya ? Warna bisa request sesuai keinginan. Bantu re-tweet ya teman2. Terima kasih.'
Cuitan @ombrewoks3 itupun disertai foto kaus dengan sablon 'Jokowi 404: Not Found' yang ada di bagian tengah kaus. Sebelumnya, gambar 'Jokowi 404: Not Found itu sudah lebih dulu viral karena mural di Batuceper, Kota Tangerang.
Polisi kemudian mendatangi rumah RS dan mendatanginya. RS diamankan pada Selasa (17/8). RS pun sudah mengakui semua perbuatannya. (OL-4)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Persoalan ini dipandang sebagai momentum untuk mendewasakan diri dalam berbangsa.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pihak nyinyir dibayar untuk menciptakan kegaduhan dan menegaskan swasembada pangan 2025 sebagai jawaban pemerintah.
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
DPP Gemura menilai berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved