Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Aturannya memang jelas, tapi tidak tegas. Jadi kami minta KPU, Kemendagri, dan Bawaslu me-review aturan yang tidak tegas ini.
Pengaturan protokol pencegahan covid-19 di sejumlah tahapan sangat penting. KPU memetakan setidaknya ada sejumlah tahapan pemilihan kepala daerah yang rawan terjadi pengumpulan massa
KONTESTASI pemilihan kepala daerah (pilkada) se rentak akan segera digelar di sejumlah daerah. Sebelumnya, telah terjadi polemik menyangkut pelaksanaan pilkada di era pandemi.
"Jadi itu bukan kasus covid-19 baru, melainkan reinfeksi. Keduanya reinfeksi covid-19 dan tidak tercatat atau masuk dalam penambahan kasus baru sebanyak 15 orang,"
Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang. Oleh sebab itu, yang pertama saya minta kepada aparat birokrasi, TNI, dan Polri terus
Sanksi terkait protokol kesehatan ada dua, yaitu administratif dan pidana. Sanksi administratif murni kewenangan Bawaslu dan KPU berupa teguran, saran perbaikan, atau menghentikan proses
KPU, imbuhnya, memastikan tahapan Pilkada selanjutnya akan diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Sehingga antara hak politik dan hak atas kesehatan bisa terpenuhi keduanya.
Bagi yang sudah menyerahkan LHKPN namun belum lengkap, KPK memberi waktu 14 hari untuk melengkapi.
Bapaslon yang diterima pendaftarannya akan diversifikasi berkas pencalonannya serta mengikuti tes kesehatan.
Pendaftaran dua bakal paslon ke KPU Manggarai, yakni pasangan Herybertus GL Nabit-Heribertus Ngabut dan Deno Kamelus-Victor Madur, sama-sama dihadiri ribuan massa.
KPU RI resmi menutup pendaftaran calon kepala daerah yang maju pada Pilkada 2020 pada Minggu (6/9/2020) dini hari.Ada 687 bakal pasangan calon mendafar dan ditemukan 37 orang positif covid-19.
Ini untuk membuat efek jera kepada calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan menghindari klaster baru.
Sebelumnya, pasangan ini mendaftar pada Jumat (4/9) lalu. Namun waktu itu masih ada kekurangan sehingga berkas mereka dikembalikan
KPU Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) memberikan waktu 7 harii kepada partai pengusung untuk mengganti calon bupati yang akan maju Pilkada. Sebelumnya calon bupati Haltim Muhdin Ma'bud wafat
Pelanggaran terhadap protokol kesehatan pada saat pendaftaran bakal calon kepala daerah setidaknya terjadi di 114 daerah.
Dalam menegakan protokol kesehatan terkait covid-19, Bawaslu mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2020 maupun Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2020.
Ia ditegur karena menggelar arak-arakan massa saat melakukan pendaftaran di Karawang, Jawa Barat (Jabar), Jumat (4/9).
Mendagri meminta KPU dan Bawaslu menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana telah diatur dalam peraturan berkaitan dengan protokol kesehatan covid-19
Dalam sambutannya, Cellica sendiri mengaku akan melepaskan semua fasilitas negara mulai 26 September hingga 9 Desember 2020.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved