Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara memberikan waktu 7 hari kepada partai pengusung untuk melakukan penggantian calon bupati yang akan maju dalam Pilkada Halmahera Timur. Sebelumya calon bupati Halhamera Timur yang juga petahana, Muhdin Ma'bud meninggal dunia karena serangan jantung usai mendaftarkan diri sebagai calon bupati Halmahera Timur berpasangan dengan Anjas Taher, Jumat (4/9).
Ketua KPU Halmahera Timur Mamat Jalil kepada mediaindonesia.com mengatakan KPU akan memberikan waktu 7 hari kepada partai-partai pengusung untuk melakukan pergantian calon bupati sejak berhalangan tetap, sesuai dengan PKPU.
"Jadi kami memberikan waktu ke partai pengusung selama 7 hari untuk menggantikan almarhum calon Bupati Muhdin Ma'bud, dengan meyertakan surat keterangan kematian ke KPU," kata Mamat Jalil, Sabtu (5/9) sore.
baca juga: Cabup Karawang Ahmad Zamakhsyari Mendaftar Hari Ini
Dalam peraturan KPU, pergantian calon diatur dalam pasal 82 huruf a PKPU.
"Apa bila pergantian bakal calon bupati ini kemudian wakilnya menjadi bakal calon bupati tidak masalah. Tapi menjadi penting adalah partai politik tidak
bisa menarik dukungan yang telah diberikan kepada wakil calon Bupati saat ini," cetusnya.
Proses pergantian dalon adalah hak dan kewenangan partai politik. Namun proses syarat calon dan pencalonan tetap melalui tahapan verifikasi seperti saat awal pendaftaran bakal pasangan calon. (OL-3)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved