Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
"Penggantian tersebut bisa dilakukan apabila paslon tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap, yaitu meninggal dunia, dan tidak bisa melakukan tugas secara permanen."
Beragam risiko tersebut dapat termaktub melalui Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur khusus terkait mitigasi risiko.
Ilham menegaskan, pihaknya memastikan protokol kesehatan pencegahan covid-19 akan dilaksankan secara ketat
Jika paslon terbuka dan transparan dengan LADK, bisa terhindar dari praktik yang ilegal.
Tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit yang berjalan aman, meski melibatkan ribuan petugas, bisa menjadi contoh.
Paslon Maria Geong-Silverius Syukur menggugat KPU Manggarai Barat ke PTUN Surabaya. Belum diketahui materi gugatan pasanga tersebut.
Kemendagri akan mengintegrasikan data kependudukan hasil Sensus Penduduk 2020 dengan hasil coklit yang dilakukan KPU.
Sidang digelar di Kantor Bawaslu Bali Jl Mohamad Yamin Denpasar, Selasa (6/10).
KPU meminta partai politik atau gabungan partai politik segera mengganti cakada yang meninggal di tengah proses pilkada.
Bawaslu mengakui tantangan bagi calon kepala daerah dalam pilkada di era pandemi cukup berat.
Artinya, lebih kurang proporsinya sekitar 15% yang melanggar, tapi pelanggarannya tidak terlalu signifikan, tidak seperti pada saat 4-6 September, masa pendaftaran bakal paslon
Kampanye melalui media sosial dapat dilakukan kapan pun oleh para paslon selama 71 hari hingga 5 Desember 2020.
Tak Ada Keraguan Untuk Tegakkan Hukum Disiplin Protokol Kesehatan di Kepri.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyiapkan skenario saat pemungutan suara pada Pilkada 9 Desember nanti.
Sanksi pidana serta diskualifikasi sempat diajukan dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13, tapi dicoret karena menyalahi ketentuan.
PENINGKATAN jumlah daerah dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tunggal dalam pilkada serentak 2020 ini bisa mengancam demokrasi di tengah pandemi.
Sanksi pidana serta diskualifikasi sempat diajukan dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 namun dicoret karena menyalahi ketentuan
SEJAK bulan Maret 2020, terjadi penambahan 100 orang pemilih dalam daftar pemilih berkelanjutan yang diplenokan setiap bulan di KPU Kabupaten Lembata.
Keenamnya tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan karena berstatus eks narapidana hingga menggunakan ijazah palsu.
Masa kampanye Pilkada 2020 dinilai paling krusial. Menteri Dalam Negeri berharap tidak ada kerumunan massa. Jangan Ada lagi Kerumunan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved