Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
TAHAPAN kampanye dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 sepanjang 6 hari terakhir dinyatakan berjalan cukup baik. Hal tersebut dinilai dapat menjadi tumpuan bagi kesuksesan pesta demokrasi di 270 daerah pemilihan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai, dalam sepekan terakhir ‘baru’ terjadi pelanggaran di 53 wilayah dari 309 wilayah. “Artinya, lebih kurang proporsinya sekitar 15% yang melanggar, tapi pelanggarannya tidak terlalu signifikan, tidak seperti pada saat 4-6 September, masa pendaftaran bakal paslon,” papar
Tito dalam keterangan resmi, Sabtu (3/10). Tito menilai, arahan ketaatan protokol kesehatan sudah dijalankan seluruh otoritas mulai tingkat pusat maupun daerah. Seluruh pasangan calon, tim sukses, dan masyarakat juga melakukan hal sama.
Guna menjaga konsistensi setiap pekan, Kemendagri akan melaksanakan rapat koordinasi tingkat nasional dan daerah. Pelaksana Harian Ketua KPU RI Ilham Saputra menekankan pentingnya penerapan pemahaman protokol kesehatan selama tahapan pilkada. Aturan berupa PKPU diharapkan bisa mencegah hadirnya kerumunan.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin mengatakan fokus lembaganya saat ini tidak hanya mengawasi terkait dengan pelanggaran proses pemilihan, tetapi juga terkait dengan protokol kesehatan. Meski begitu, lembaganya hanya bersifat menegur karena untuk tindakan yang sifatnya hingga sanksi pidana berada pada ranah lembaga lainnya.
Pada bagian lain, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu RI berkoordinasi dengan Tim Siber Mabes Polri guna memperkuat pengawasan konten di internet. Pengawasan serta penindak an konten negatif di media sosial (medsos) dalam Pilkada 2020 membutuhkan peran banyak pihak.
Sementara itu, Dari Kabupaten Sleman, DIY, dilaporkan puluhan alat peraga kampanye (APK) baik poster, leafl et, maupun baliho milik
paslon yang diusung Partai NasDem, Sri Muslimatun-Amin Purnama (Pasangan Mulia) dirusak orang tak dikenal. Kerusakan APK tersebut diketahui Sabtu (3/10) pagi hari.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sleman, Surana, menjelaskan perusakan itu terjadi di dua lokasi, yakni di sepanjang Dusun Lemahbang, Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan, dan di Sokategal sampai Dermo, Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel.
Sementara itu, di Tasikmalaya, Jawa Barat, empat pasangan calon Pilkada Tasikmalaya 2020 dilaporkan masih mengandalkan sosiali-
sasi tatap muka untuk menghadiri undangan masyarakat selama masa kampanye. (Cah/AU/AD/X-6)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Harapannya Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi nyata bagi pengelola rumah ibadah yang berhasil memberikan dampak sosial luas bagi warga sekitarnya.
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved