Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
TAHAPAN kampanye dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 sepanjang 6 hari terakhir dinyatakan berjalan cukup baik. Hal tersebut dinilai dapat menjadi tumpuan bagi kesuksesan pesta demokrasi di 270 daerah pemilihan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai, dalam sepekan terakhir ‘baru’ terjadi pelanggaran di 53 wilayah dari 309 wilayah. “Artinya, lebih kurang proporsinya sekitar 15% yang melanggar, tapi pelanggarannya tidak terlalu signifikan, tidak seperti pada saat 4-6 September, masa pendaftaran bakal paslon,” papar
Tito dalam keterangan resmi, Sabtu (3/10). Tito menilai, arahan ketaatan protokol kesehatan sudah dijalankan seluruh otoritas mulai tingkat pusat maupun daerah. Seluruh pasangan calon, tim sukses, dan masyarakat juga melakukan hal sama.
Guna menjaga konsistensi setiap pekan, Kemendagri akan melaksanakan rapat koordinasi tingkat nasional dan daerah. Pelaksana Harian Ketua KPU RI Ilham Saputra menekankan pentingnya penerapan pemahaman protokol kesehatan selama tahapan pilkada. Aturan berupa PKPU diharapkan bisa mencegah hadirnya kerumunan.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin mengatakan fokus lembaganya saat ini tidak hanya mengawasi terkait dengan pelanggaran proses pemilihan, tetapi juga terkait dengan protokol kesehatan. Meski begitu, lembaganya hanya bersifat menegur karena untuk tindakan yang sifatnya hingga sanksi pidana berada pada ranah lembaga lainnya.
Pada bagian lain, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu RI berkoordinasi dengan Tim Siber Mabes Polri guna memperkuat pengawasan konten di internet. Pengawasan serta penindak an konten negatif di media sosial (medsos) dalam Pilkada 2020 membutuhkan peran banyak pihak.
Sementara itu, Dari Kabupaten Sleman, DIY, dilaporkan puluhan alat peraga kampanye (APK) baik poster, leafl et, maupun baliho milik
paslon yang diusung Partai NasDem, Sri Muslimatun-Amin Purnama (Pasangan Mulia) dirusak orang tak dikenal. Kerusakan APK tersebut diketahui Sabtu (3/10) pagi hari.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sleman, Surana, menjelaskan perusakan itu terjadi di dua lokasi, yakni di sepanjang Dusun Lemahbang, Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan, dan di Sokategal sampai Dermo, Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel.
Sementara itu, di Tasikmalaya, Jawa Barat, empat pasangan calon Pilkada Tasikmalaya 2020 dilaporkan masih mengandalkan sosiali-
sasi tatap muka untuk menghadiri undangan masyarakat selama masa kampanye. (Cah/AU/AD/X-6)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved