Pelanggaran Protokol Marak Saat Kampanye

KAMPANYE terbuka bagi para calon kepala daerah memasuki hari keempat. Dalam evaluasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan bahwa di tiga hari terakhir pelaksanaan kampanye pada 28, 29, dan 30 September 2020, mayoritas pasangan calon dan tim kampanye masih menggunakan kampanye pertemuan langsung.

Dalam kampanye langsung atau terbuka, semua yang terlibat diwajibkan mengindahkan protokol kesehatan, yakni mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan (3M).

Ironisnya, dalam kampanye tatap muka, Bawaslu menemukan pelanggaran protokol kesehatan di 35 kabupaten/kota sebab tim kampanye tidak memastikan protokol pencegahan covid-19 selama kampanye berlangsung.

Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan, Mochammad Afifuddin, memaparkan bahwa dalam tiga hari itu ada 582 kegiatan kampanye di 187 kabupaten/kota. “Dari 582 bentuk kampanye, sebanyak 43% merupakan kampanye tatap muka yang rawan penularan covid-19. Sisanya, 22%, berupa penyebaran bahan kampanye dan 17% pemasangan alat peraga. Kampanye melalui media sosial hanya 11%.”

Di lain pihak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam menyusun sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi pidana serta diskualifikasi sempat diajukan dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13, tapi dicoret karena menyalahi ketentuan.

“KPU sudah berusaha maksimal membuat pengaturan yang memakan waktu. Sanksi diskriminasi dan pidana tidak bisa dimasukkan ke PKPU sebab tidak dimungkinkan berdasarkan UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundangan-undangan,” kata anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, kemarin. (Ind/Cah/X-6)