Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
TIM Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menemukan satu alat bukti dugaan penyimpangan distribusi/penjualan minyak goreng nasional.
Pemanggilan itu penting lantaran KPPU berfungsi mengawasi persaingan usaha yang tidak sehat. Seperti, dugaan kartel atau mafia minyak goreng.
Karena itu, Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (BPP PISPI) mendesak kepada Komite Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) agar turun tangan.
Mayoritas laporan penimbunan itu dilakukan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan komoditas minyak goreng.
KEPOLISIAN dan KPPU berbeda tafsiran definisi penimbunan minyak goreng (migor) di Deliserdang, Sumut.
KPPU akan cek apakah terdapat kesepakatan antar perusahaan yang menimbun minyak goreng itu untuk membatasi pasokan atau tidak yang mengarah ke perilaku kartel.
Temuan minyak goreng yang belum didistribusikan dalam jumlah sangat besar dengan alasan menunggu kebijakan manajemen, menunjukkan keengganan produsen untuk bekerja sama dengan pemerintah.
"Minggu depan akan menghadirkan ritel dan asosiasi sekaligus meminta data dari berbagai produsen minyak goreng," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.
"Jumlah ini dinamis (produsen yang dipanggil) sesuai kebutuhan. Hal ini guna memperoleh minimal satu jenis alat bukti,"
Berbagai fakta kelangkaan, potensi penimbunan atau sinyal-sinyal harga atau perilaku di pasar akan menjadi bagian dari pendalaman.
"Kompak naiknya ini harga minyak goreng. Ini yang saya katakan ada sinyal terjadinya kesepakatan harga. Tapi ini secara hukum harus dibuktikan," kata Komisioner KPPU Ukay Karyadi.
Pemerintah Provinsi Lampung mampu berkoordinasi baik dengan KPPU dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat
KPPU terus melakukan koordinasi dengan pihak kementerian maupun stakeholder terkait dengan pengawasan harga bahan pokok.
KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga proses lelang tender pengelolaan e-parking di Kota Medan diputuskan melalui penunjukan langsung.
"Beliau meninggal dunia di usia 50 tahun dan meninggalkan seorang istri, serta satu putra dan satu putri," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat KPPU Deswin Nur.
Saat ini tren di dunia sedang terjadi penataan pada spektrum frekuensi. Frekuensi dipandang sebagai sumber daya yang terbatas sehingga pemanfaatannya mutlak perlu diatur.
Remedy berupa kewajiban untuk memberikan laporan setiap bulan ke KPPU mengenai pricing policy dirasa masih sangat relevan diberlakukan dalam merger Indosat H3I.
Meski ada UU Cipta Kerja sebagai landasan operator selular untuk konsolidasi, Indosat H3I tidak otomatis bisa langsung menggabungkan frekuensi yang dimilikinya.
Dalam UU Cipta Kerja dan turunannya, aturan merger dan akusisi sudah diatur dengan mempertimbangkan iklim persaingan usaha yang sehat.
Penguasaan frekuensi oleh negara, menurut Marwan Batubara, merupakan wujud bangsa Indonesia berdaulat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved