Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PU-Pera Tahun Anggaran 2017-2018.
Aparat penegak hukum (APH) sejatinya mulai menyesuaikan orientasi penegakan hukum yang selama ini dilakukan
KASUS dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32, Mimika, Papua, tahun anggaran 2015, masih tertahan di penyelidikan.
Koordinasi Gubernur Banten terhadap kebijakan yang diambil sebagai bentuk kehati-hatian.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah memperingatkan pimpinan KPK tentang perubahan struktur organisasi.
"Dalam rapat koordinasi pengawasan, Dewas sudah mengingatkan pimpinan KPK agar perkom yang dibuat sesuai dengan UU," ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho, saat dikonfirmasi, Senin (23/11).
Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yakni menyuap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura Andra Yastrialsyah sebesar Rp1,985 miliar.
Uang itu merupakan biaya pengganti yang wajib dibayar Elfin sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor Palembang.
KPK tengah mempelajari konstruksi kasus tersebut. Indikasi dugaan peristiwa pidana juga tengah diselisik.
Perubahan struktur dinilai sebagai bagian memperbaiki kinerja Lembaga Antikorupsi. Sekaligus amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
KPK disarankan terlibat aktif dalam proses Pilkada 2020 secara penuh. Jika perlu, keterlibatan lembaga antikorupsi mulai dari proses penentuan calon.
Dinasti politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, dinasti politik juga meminimalisir peluang orang lain untuk ikut berkontestasi dalam pilkada.
JPU sempat bertanya kepada Azhar terkait kemungkinan pihak yang mem-back-up Hiendra. Namun, ia mengaku tidak mengetahuinya.
Diketahui Nurhadi dan Rezky didakwa menerima suap sejumlah Rp45,726 miliar dari Hiendra Soenjoto
JPU KPK Wawan Yunarwanto lantas bertanya kepada Onggang terkait sebutan pengacara top yang disampaikan Hiendra saat merujuk nama Rahmat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menerima salinan berkas perkara Joko Soegiarto Tjandra dari Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri.
Posisi staf khusus di KPK dinilai tidak diperlukan karena sudah dilakukan divisi lainnya.
Ini praktek yang lazim di unit organisasi pemerintahan lain atau perusahaan bahwa pengawasan internal berada di bawah top management."
Pengawasan kerja unit di KPK akan dilakukan Inspektorat. Adapun Dewas berkaitan dengan pengawasan etik dan evaluasi sebagai mandat UU KPK baru.
Ikhsan berharap, fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut dapat dicermati dengan baik
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved