Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
TII menilai pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi belum maksimal dan belum terintegrasi dengan baik.
Gayus merupakan terpidana kasus suap, pencucian uang, gratifikasi, dan pemalsuan paspor. Atas tindakannya, dia dihukum 30 tahun penjara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan pihaknya memberikan kasus dugaan korupsi pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ke pihak kepolisian.
Penolakan itu dilakukan secara terbuka melalui surat edaran ke seluruh pegawai. Penolakan itu dilakukan secara terbuka melalui surat edaran ke seluruh pegawai.
Pengawasan terhadap seluruh pengeluaran barang dan jasa terkait wabah virus korona tak boleh terlepas dari pantauan mata KPK.
ICW mengatakan dugaan keterlibatan Rektor UNJ Komarudin perlu ditelusuri lebih dalam lantaran rektor perguruan tinggi merupakan penyelenggara negara.
"Sekarang masih didalami. Penyidik mencari dugaan perisitwanya seperti apa. Baru itu," pungkas Yusri.
"Kunjungan masih menggunakan sistem kunjungan secara daring, yang akan diselenggarakan pada 1 dan 2 Syawal 1441 H. Waktu 08.00-13.00 WIB, durasi satu tahanan 30 menit."
"Memang sudah seharusnya KPK aware sejak awal terhadap potensi munculnya tindak pidana khususnya korupsi terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional pascapandemi covid-19."
Kepal Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono merinci kelima tersangka tersebut ialah, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat, dan Beny Tjokrosaputro.
KPK telah mengantisipasi sejumlah titik rawan dalam penyelenggaraan bansos. Antisipasi itu berupa pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan
KPK hadir untuk mengawasi proses penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran dan memastikan tidak ada tindak penyelewengan di lapangan.
Pemerintah pusat dan daerah diminta melakukan keterbukaan data, realisasi anggaran dan belanja terkait bansos untuk warga terdampak pandemi.
“Dengan anggaran yang cukup besar di tengah Pandemi covid-19, program ini tidak berlandaskan Undang-Undang."
"JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara empat terdakwa dalam perkara dugaan suap pengadaan beberapa proyek di Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo ke Pengadilan Tipikor Surabaya.”
Keempat saksi tersebut yakni tiga karyawan swasta serta pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo dan Rekan
Jokowi juga berniat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kejaksaan.
Prosedur distribusi bansos diminta tak berbelit-belit namun tetap menjaga akuntabilitas, sehingga masyarak penerima bisa segera mendapatkan haknya.
Tidak ada kata terlambat untuk membiasakan diri membaca atau menulis.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar pemerintah meninjau kembali keputusan penaikan iuran BPJS Kesehatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved